Arsip Blog

PROYEK untuk 2014


PROYEK untuk 2014

proyek 2014 kayong utara

Tanggal 9 April 2014 adalah jadwal Pesta Demokrasi yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Pesta yang dihela 5 tahun sekali ini tentu menyita banyak waktu dan uang, utamanya buat Calon Legislatif (Caleg) itu sendiri. Tak tanggung-tanggung, ada caleg yang telah menyiapkan ratusan bahkan miliyaran rupiah untuk modal kampanyenya.

Sebanyak 12 parpol yang ikut pemilu tahun ini (NasDem, PKB, PKS, PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB dan PKPI) menyatakan siap bertarung dalam perang partai 2014 mendatang. Agresi dan amunisi perang pun telah ditetapkan setiap partai. Siapakah yang bakal jadi pemenangnya? Kita tunggu nanti. Yang pasti kita berharap, pemenangnya bukanlah tikus-tikus congek.

Gawai 2014 bukan hanya pertarungan calon saja, namun menjadi arena bagi pertarungan Partai Politik (Parpol) pula. Parpol yang tak masuk Parliamentary Threshold (PT) 3,5 % secara nasional akan gugur. Disinilah pertarungan sengit politik itu digemboskan para elitnya. Dan pertarungan selanjutnya ialah merebut kursi presiden.

Menghadapi gawai akbar tersebut, berbagai paket pemilu sudah dipersipkan parpol dan calonnya, mulai dari paket dana, paket sarana prasarana hingga paket busana. Bagi parpol yang tak memiliki kursi, caleg berduit dan big boss sebagai tulang punggung partainya sedikit mengkerutkan dahi. Pasalnya kalkulasi financial yang dibutuhkan cukup tinggi, sehingga tidak berani berspekulasi terlalu tinggi pula. Syukur-syukur masih ada masyarakat yang memiliki naluri nabiyah yang ikhlas memilihnya tanpa iming-iming materi. Tapi masih adakah? Karena antara pemimpin dan masyarakat – masyarakat dan pemimpin saat ini laksana dua sisi mata uang. Baca juga https://wartakayong.wordpress.com/2013/10/27/krisis-multi-demensi-berlanjut-kesalahan-itu-kita-yang-memulainya/

Perlu diwaspadai, Tahun Anggaran 2014 menjadi moment penting bagi elit politik yang duduk di parlemen dan ekskutif saat ini. Praktik bermain di anggaran/penganggaran pun bisa terjadi. Akan ada tawaran program-program bansos, proyek aspirasi (dewan) dan berbagai paket proyek menarik lainnya ditawarkan secara langsung ke masyarakat. Dan itu telah terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang sedang berjalan. Kerena dari hasil berbagai survey menunjukkan bahwa kebocoran anggaran saban tahun itu terjadi pada saat pembahasan dan penetapan anggaran antara ekskutif dan legislatif. Disinilah dualisme kepentingan lembaga dan individualisme itu diperdebatkan atas nama rakyat. Dan permainan selanjutnya ada pada lembaga masing-masing dan individu masing-masing sebagai actor pelaku dilembaganya.

Yang membuat kita kecewa, banyak proyek aspirasi yang masuk ke desa kadang tidak sesuai dan jauh dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang setiap tahun diselenggarakan desa. Seharusnya, jika ingin memasukan program/proyek, dasarnya harus mengacu pada draf Musrenbangdes sebelumnya, karena draf tersebut merupakan dokumen resmi yang selalu disampaikan desa ke perwakilannya yang ada di parlemen. Namun sepertinya tidak digubrik. Pada hal dokumen musrenbangdes tersebut dirumuskan Pemerintahan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri setiap elemen masyarakat yang ada di desa tersebut, artinya ini benar-benar aspirasi masyarakat. Sedangkan aspirasi dewan, belum tentu aspirasi masyarakat.

Mengapa dewan kurang respon atas dokumen Musrenbangdes yang disampaikan kepadanya? Sebab dokumen musrenbangdes adalah dokumen resmi yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan ini pula menjadi dasar ekskutif dalam menetapkan pembangunan yang ada. Jika ini sepenuhnya direspon atau dipakai dewan dalam pembahasan anggaran maka dana tambahan dari fasilitas dana aspirasi mereka yang telah ditentukan jadi hilang. Disinilah game itu dimainkan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, bahwa dewan yang mengiring/menitif proyek aspirasinya ke dinas/instansi akan mendapat 10 % dari total anggaran setiap 1 item proyek aspirasi dari dinas/kontraktor pelaksana. Dinas/instansi pun demikian. Inilah paket sarana prasarana yang saya maksud. Jika dikaitkan dengan persiapan gawai 2014, tentu ini merupakan modal tanpa modal.

Ini merupakan segelumit cerita dari perjalanan demokrasi kita. Mengapa tema ini saya angkat? Agar menjadi pelajaran buat kita semua, pelajaran buat dewan yang ada dan akan mencalon lagi, pelajaran buat caleg yang baru agar bisa menjadi bahan evaluasi ketika mereka duduk di parlemen 2014 – 2019 nanti. Karena inilah harapan besar bangsa ini. Demokratisasi semakin membaik karena para caleg dan elit partainya akan dan telah memulai melakukan cara-cara berpolotik santun, bermartabat dan memberikan pendidikan politik yang terbaik buat masyarakatnya, sehingga melahirkan Indonesia yang bermartabat dan terbebas dari berbagai krisis yang terjadi saat ini. Dan semoga 2014 – 2019 terlahir dari rahim demokrasi kita anggota dewan dan pemimpin bangsa yang aspiratif dan berakhlak mulia. Semoga saja, amin. HAsAnAN 03/11/2013.

Bau AM Di EMKA Sudah LAME


Bau AM Di MK Sudah LAME  By : Ery Karyadi,,,

mk  kkn    am kayong utara kalbar

Ngomong di warkop salah satu sudut Sukadana, seorang kawan sya bertanya, kenapa Sya Termasuk Yg Curiga Pada Pak Akil ???? Karena susah mengungkapkannya di warkop (karena bisa panjang cerite), baiklah sya coba tuliskan saja sesingkat yg saya bisa.

Kecurigaan atau katakanlah “perasaan tak enak” sya pada Pak Akil sebenarnya sudah cukup lama. Yg paling heboh tahun 2010. Waktu itu Refly Harun menulis testimony soal adanya uang suap sebesar Rp. 1 M kepada Akil (waktu itu akil sebagai wakil ketua MK). Saya pikir, sebagai pakar hukum tata Negara, tentu Refly Harun tidak main-main dengan testimony itu. Namanya Refli dipertaruhkan, lawanya bukan sembarang lawan, wakil ketua MK. Tentu Refli harus yakin benar untuk “mengusik” orang sekuat Akil Mohtar ini. He he he.

Disinilah awal kurang nyaman sya pada Akil terpatri di hati. Tapi sya tidak serta merta mengatakan bahwa Akil pasti koruptor. Bukan begitu. Cuma cukup mengganjal dihati saja, kok seorang yg ada “cacat nama” bisa di luluskan DPR jadi anggota hakim MK, bahkan kemudian menjadi ketuanya? Tentu adanya “cacat nama” anggotanya sangat tidak baik untuk institusi sekelas Mahkamah Konstitusi. Dan ahirnya, tiga tahun berselang, 2013, Pak Akil di cokok KPK juga (meski belum tentu diputuskan bersalah oleh pengadilan tipikor).

Sebelum itu, suara sumbang kepada Akil cukup banyak. Pada tahun 2006, Akil juga pernah berurusan hukum dengan beberapa LSM. Pasalnya LSM itu memberitakan Akil Mohtar telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 680 juta dalam rangka pembentukan Kabupaten Melawi (pemekaran Kabupaten Sintang). Akil meradang, lalu melaporkan LSM itu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setahu saya, senyap gak ahirnya….he he he.

Dan suara-suara sumbang tentang Akil terus berlanjut. Di wawancarai oleh wartawan (lupa TV mana yg sye tonton kemaren,,he he he), Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan bahwa KY pernah menerima laporan terkait suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar pada tahun 2011-2012. “Ada tiga pengaduan yang masuk.” Kata Suparman. Tapi, lantaran KY tidak berwenang mengawasi hakim Konstitusi, Suparman serahkan pengaduan itu kepada MK. Tapi…ya laporang tinggal laporan. Hasil ahirnya bagaimana,,, senyap juga, saudara-saudaraaaaaa.

Yang lainnya ?????

Ehmmmmm. Suara sumbang lain tentang Akil Mohtar juga diungkapkan pengacara-pengacara yg pernah menangani kasus sengketa Pilkada di MK. Salah satunya Donny Tri Istoqomah (karena tidak terkenal, yg di grup ini mungkin belum tahu siapa orang ini, bukan?). Donny adalah salah satu advokat dari Kantor Pengacara The Young Brothers, yg berkantor pusat di Jakarta, dan sering menangani kasus sengketa Pilkada daerah. “Sudah sejak dulu Akil Mohtar tak netral. Calon dari Golkar sudah pasti menang kalau (sidang) di pimpin Akil.” Kata Donny. (Baca Tempo, 03 Oktober 2013).

Terussssss ???

Hadohhhhh,,,udah ah…. Nanti panjang benar tulisan ini. Bisa bikin bosan pembaca. He he he, biar nanti di bagian komentar bisa sya tambahkan (kalau menurut sye perlu lah,,,hi hi hi)

Mengahiri tulisan pendek ini, sya cuma mau bilang, di group ini tentu saja ada sebagian simpatisan Pak Akil, dan sebagian anti Akil. Syah-syah saja, kawan-kawan dengan pendiriannya masing-masing. Tapi jika ada diskusi nanti, mari kita budayakan berargumentasi dengan menggunakan data pendukung. Kita jangan cuma pandai bilang, “ ini konspirasi”, tapi tak ada penjelasan kenapa kita menyebutnya “ini konspirasi”. Mariiiiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,

Setuju? Boleh

Tidak? Silahkan

%d blogger menyukai ini: