Arsip Blog

Sarnawi: Perlu Sinergi dalam Membangun KKU

Sekwan Mengapresasi Kerja Dewan 2009-2014

Pemimpin Baru, Harapan Baru

Politik Uang, Siapa yang Salah?

Kursi Sementara Dapil 4

Rapat Pleno PPK Simpang Hilir, Diwarnai Insiden

Musrenbang 2014: Simpang Hilir Prioritaskan Air Bersih


Musrenbangkec simpang hilir, warta kayong

SIMPANG HILIR – Tahun 2015, Simpang Hilir prioritaskan pembangunan air bersih. Demikian paparan Camat Simpang Hilir, Mac Novianto, S.H. dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Simpang Hilir Tahun 2014, di Graha Praja (10/2/2014). Pasalnya, selama belasan tahun, masyarakat Simpang Hilir umumnya sulit mendapatkan air bersih. Warga hanya bergantung pada air hujan dan penjual yang harganya relatif mahal, sebab, air didatangkan dari Desa Harapan Mulia – Kecamatan Sukadana.

Seperti gayung bersambut. Senan dengan Camat, Oma Zulfitansyah, Kepala Bappeda Kayong Utara menjelaskan, air bersih salah satu program startegis Pemda KKU 2014 – 2018, selain peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan gratis, kualitas aparatur, infrastruktur dan lain-lain. Semua kegiatan di priode atau tahun sebelumnya, akan tetap dilanjutkan di priode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2013 – 2018. Tentu pembangunan kita lakukan secara bertahap. Mengingat keterbatasan anggaran kabupaten. Skala prioritas menjadi kata kuncinya, tegas Oma.

Musrenbang adalah amanah Undang-Undang yang wajib kita laksanakan. Dengan musrenbang, maka kita dapat menentukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Sebab ini merupakan rencana dan aspirasi masyarakat yang wajib diakomodir pemerintah. Tak terakomodir di tahun ini, usulkan tahun berikutnya, dan seterusnya. Jadi jangan putus asa. Jika usulan  masyarakat tidak masuk tahun ini, kita harus tetap berusaha mengusulkan tahun berikutnya. Mengingat anggaran kita terbatas, tutur Kepala Bappeda.

Musrenbang yang dihadiri Kepala Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), memberikan warna tersendiri bagi warga Simpang Hilir. Pasalnya, selain kepala/perwakilan dari SKPD yang ada di KKU, hadir juga Anggota Dewan asal Simpang Hilir, yaitu Abdul Zamad, Yulisman dan Haripin. Menurut Kepala Bappeda, di kecamatan lain, tak ada satupun Anggota Dewan yang hadir dalam acara Musrenbang.

Setiap Anggota Dewan diberikan kesempatan untuk bicara. Satu hal yang menarik dari pemaparan dewan, yaitu usulan Abdul Zamad . Agar pembahasan Tahun Anggaran 2015 seluruh Kades dilibatkan dalam Paripurna Penetapan APBD KKU, sedekedar untuk mendengarkan saja. Sehingga tak ada lagi imaje bahwa si A atau si B yang mangkas anggaran, usul politisi asal Partai Golkar tersebut kepada Bappeda.

Menyikapi kebutuhan masyarakat Simpang Hilir tentang air bersih, tiga Anggota Dewan yang hadir sepakat, akan mengawal usulan tersebut. Mereka sendiri merasakan dampak krisis air bersih di Simpang Hilir. Sebab, mereka sendiri berasal dan bertempat tinggal di Simpang Hilir.

Untuk menentukan prioritas program di setiap desa, panitia membentuk 3 kelompok diskusi untuk melakukan simulasi. Setiap peserta dalam kelompok, yang mewakili desa mereka masing-masing, dianjurkan memilih lima program prioritas di desa mereka.

Dari hasil simulasi tersebut, secara umum disimpulkan bahwa, masalah air bersih, pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan) dan ekonomi kerakyatan (perkebunan, pertanian, perikanan) menjadi isu utama untuk pembangunan 2015 dan seterusnya. Sebab ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. (Has)

Sosialisasi Program Pemda KKU 2014 – 2018


sosialisasi program bupati kku, warta kayong

SIMPANG HILIR – Bertempat di Graha Praja Kantor Camat Simpang Hilir, Senin (10/3/2014), Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos) Pemda KKU, melakukan Sosialisasi Program Bupati dan Wakil Bupati Priode 2014 – 2018. Salah satu program yang dimaksud, yaitu mencetak Sepuluh Sarjana Perdesa. Dengan demikian, 2018, KKU memliki sarjana strata 1 (S 1) sebanyak 430 orang. Ini demi mengenjot sumber daya manusia (SDM) KKU yang masih tertinggal.

Dikatakan Idrus, Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara dalam arahannya, pada dasarnya, program Bupati dan Wakil Bupati 2014 – 2018 merupakan program lanjutan priode sebelumnya, yaitu pendidikan dan kesehatan gratis, yang merupakan program unggulan Pemda KKU. Namun, khusus di bidang pendidikan, priode ini ditambah dengan program 10 sarjana perdesa. Program ini tentu untuk meningkatkan kualitas SDM di KKU yang masih terbelakang, ungkap Wabup.

Menurut Wabup, beasiswa yang diberikan Pemda pada program 10 sarjana perdesa, yaitu untuk kategori siswa berprestasi dan siswa tidak mampu. Mekanisme rekrutmennya, khusus siswa berprestasi, data tersebut diperoleh dari sekolah. Setiap sekolah (SMA/SMK/MA) mengrimkan data 10 orang siswa berprestasi ke Dinas Pendidikan (Dispen) Kabupaten, kemudian dinas kabupaten melakukan seleksi kembali dari seluruh data yang ada.

Sedangkan untuk kategori siswa miskin, data tersebut diperoleh dari desa, sebab, desa yang lebih tahu tentang kondisi warganya. Kemudian, Kepala Desa dan Camat merokomendasikan siswa tersebut, selanjutnya disampaikan ke Dispen Kabupaten. Dari data siswa berprestasi dan siswa miskin yang terdata, intinya, setiap desa terdiri dari 2 orang pertahun, baik kategori siswa berprestasi maupun siswa tidak mampu, terang Wabup.

Dimana peran masyarakat? Tanya Wabup. Peran masyarakat yaitu mengawasi dan mengawal program ini dengan baik. Jangan sampai program ini salah sasar, atau datanya dari hasil manifulasi. Dan perlu diingat! Program 10 sarjana perdesa ini diperuntukan untuk putra daerah. Sebab itu, hak masyarakat untuk mengawalnya. Laporkan jika terjadi penyimpangan. Bupati kita membuka ruang untuk publik, melalui SMS langsusng ke Bupati, tegas Wabup.

Tentang fasilitas kuliah, mahasiswa hanya tinggal kuliah saja. Semua biaya ditanggung Pamda. Namun perlu diketahui, pemilihan universitas, fakultas atau jurusan bagi calon mahasiswa yang mendapat beasiswa 10 sarjana perdesa, ditentukan Pemda KKU sesuai kebutuhan SDM yang ada di KKU. Pungkas Wabup.

Menurut Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kesos, Ichwani, S.Pd.I, dari sekian universitas negeri yang dijajaki untuk kerjasama program tersebut, baik di Kalbar maupun luar kalbar, baru Universitas Tanjungpura (Untan) yang menyediakan kuota. Untan menyediakan 54 orang kuota calon mahasiswa baru untuk program tersebut. Sedangkan di luar Untan, seperti UGM Yogyakarta, tak memberikan kepastian angka untuk KKU.

Menjawab pertanyaan peserta, ketika masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut habis tahun 2018, sedangkan program 10 sarjana perdesa hanya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup), yang secara yuridis (hukum) dapat berubah dengan pergantian Bupati baru. Ichwani menjelaskan, bahwa Pemda telah membuat program pilihan, yaitu On Going.

Dijelaskan Ichwani, On Going adalah program pilihan bagi siswa yang tidak masuk dalam kategori siswa berprestasi dan tak mampu, serta untuk mengantisipasi ketika tahun 2018 masa jabatan Bupati sekarang berakhir. Jadi, dengan On Going, program tersebut tetap jalan, mahasiswa tahun 2018 tetap dapat kuliah dengan beasiswa dari Pemda KKU.

Tujuan sosialisasi hari ini, yaitu agar masyarakat tahu, paham dan ikut mengawal program yang telah dicanangkan Pemda KKU untuk masyarakatnya. Sehingga program ini benar-benar diketahui dan dapat dikawal langsung masyarakat KKU, jelas Ichwani. (Has)

Ketika Demokrasi Ternodai

Masyarakat Simpang Hilir “Bersuara”


Ramah Tamah Camat Simpang Hilir KKU Warta Kayong Kalbar

Ada dua permasalahan yang sangat urgen disampaikan masyarakat Simpang Hilir, dalam Acara Tatap Muka dan Ramah Tamah dengan Mic Novianto, S.H. (Camat baru), didampingi Idrus (Wabup KKU), yaitu kondisi Ibu Kota Kecamatan yang terkesan semeraut/kumuh dan masalah air bersih.

SIMPANG HILIR – Momentum acara Tatap Muka dan Ramah Tamah, Kamis (16/1/2014), yang diselenggarakan Mic Novianto, S.H. Camat Simpang Hilir defenitif yang baru dilantik, benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluh-kesahnya kepada Pemerintah. Dari setiap perwakilan masyarakat Simpang Hilir, seperti perwakilan Kepala Desa, perwakilan Tokoh Masyarakat dan perwakilan Tokoh Agama, menyuarakan aspirasi mereka kepada Pemerintah.

Abdul Rani, perwakilan Tokoh Masyarakat Simpang Hilir, menyorti beberapa hal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintahan, terutama pemerintah kecamatan.  Beliau mengulas, “Adanya Pemerintahan, tentu karena adanya masyarakat.” Perlu harmonisasi antara Pemerintah dengan masyarakat, agar roda pemerintahan tidak berjalan timpang, papar Abdul Rani, mantan Camat Teluk Batang, yang telah pensiun beberapa tahun yang lalu. Abdul Rani Warta Kayong Kalbar

Dikatakan Abdul Rani, Pemerintah Kecamatan, terutama Camat sebagai pimpinannya, perlu merubah kondisi Ibu Kota Kecamatan yang saat ini terkesan kumuh dan semeraut. Ini tentu pekerjaan rumah (PR) bagi camat baru. bersama Muspika dan unsur masyarakat yang ada, kita harus menata ulang kondisi Kota Kecamatan kita, agar tampil menarik, sehat, aman dan nyaman dipandang mata, ujarnya.

Kemudian, sambung Abdul Rani, Tim PPK Kecamatan pun harus menghidupkan 10 Program Pokok PPK kecamatan, yang saat ini terlihat redup. Salah satunya, menghidupkan kebun PPK. Memotivasi ibu-ibu dan Tim PKK di desa, agar mereka bisa memanfaatkan lahan perkarangan untuk menambah penghasilan keluarga, minimal untuk konsumsi sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya dapur dan beban suami, harapannya.

Berbeda dengan Abdul Rani, Eko Siswanto, wakil dari Tokoh Agama Simpang Hilir menyampaikan, kebutuhan dasar masyarakat Simpang Hilir yang belum terpenuhi saat ini, adalah air bersih. Ini merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Selama belasan tahun, rata-rata masyarakat Simpang Hilir mengantungkan air bersih dengan air hujan, atau membeli dengan penjual air yang harganya relatif tinggi. Sebab, mereka mengambil air bersih dari Desa Haparap Mulia Kecamatan Sukadana.

IPA Rantau Panjang Warta Kayong KalbarMengutip Hadist Rasullullah, Ustadz Eko Siswanto menjelaskan, bahwa, sesunggunhya kita manusia di dunia ini adalah imigran, pendatang atau numpang, bukan penduduk asli. Kehidupan kita sesungguhnya adalah akhirat. Sebagai imigran yang baik, tentu kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik-baik juga. Demikian juga dengan penempatan jabatan. Camat sekarang merupakan penganti camat sebelumnya. Sampai waktu, Pak Camat sekarang pun akan digantikan dengan camat yang baru lagi, akan meninggalkan kita semua.

Seandainya camat baru kita saat ini mampu menanggulangi permasalahan air bersih di Simpang Hilir, saya yakin, Pak Camat akan dikenang warga sebagai camat yang baik, camat yang meniggalkan kenangan-kenangan baik buat masyarakatnya, papar Ustadz Eko dengan nada bercanda, disambut tepuk hadirin.

Ustadz Eko Siswanto Warta Kayong KalbarMenyambung kondisi Ibu Kota Kecamatan sebagaimana disampaikan Abdul Rani. Seperti kita ketahui, kondisi Pasar Teluk Melano saat ini kurang sedap dipandang mata. Pasalnya, pusat perekonomian Kecamatan Simpang Hilir tersebut sudah tidak tertata dengan baik lagi. Penjual sayur-mayur, ikan, daging dan berbagai jenis lauk-pauk lainnya, dilakukan di depan pasar induk. Ini tentu menganggu keindahan pasar. Selain itu, limbah sayur-mayur, ikan dan lain-lain dapat mencemari lingkungan pasar, serta membuat bau tak sedap.

Sementara Pasar Daerah yang ada seperti tak berfungsi. Penjual lebih tertarik berjualan di pinggir jalan raya – depan Pasar Induk Teluk Melano. Padahal, pasar daerah letaknya tidak terlalu jauh dari pasar induk, berjarak sekitar 50 meter saja. Padahal, Pemerintah sendiri telah menyediakan Pasar Buah-buah atau kios-kios baru, agar bisa dimanfaatkan pedagang kaki lima yang ada. Namun, sampai sekarang kios-kios tersebut tidak berfungsi, bahkan berubah fungsi menjadi tempat kegiatan lain.

Pasar Teluk Melano Warta Kayong Kalbar

Melihat kondisi tersebut, perlu penertiban terkoorditatif dari Pemerintah Kecamatan. Sehingga penjualan sayur-mayur dan lauk-pauk di depan Pasar Induk, serta pedagang kaki lima yang memadati jalan menuju ke Pasar Daerah, dapat dipundahtempatkan ke kios-kios yang ada. Mengembalikan penjual ikan dan daging berjualan ke tempat sesungguhnya – pasar daerah yang ada, bukan di pinggir jalan raya atau di depan Pasar Induk yang dapat menganggu keyamanan konsumen/pengunjung● (Has)

%d blogger menyukai ini: