Arsip Blog

Serial Bedah Film Pelapis Seribu Pulau Berjuta Harapan

Pemimpin Baru, Harapan Baru

Ketika Demokrasi Ternodai

Disiplin dan Ketegasan sang Pemimpin


perdana menteri china, warta kayong kalbar

“Beri saya 100 Peti Mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para Koruptor, dan 1 peti untuk saya, kalau saya melakukan tindakan korupsi,” pernyataan Zhu Rongji, Perdana Menteri China.

Itulah ucapan Zhu Rongji, Perdana Mentri China yang melegenda dalam membrantas korupsi di negerinya. Koruptor di China dieksekusi hukuman mati di depan publik, meski mereka menerima suap atau mengkorupsi beberapa milyaran rupiah nilai mata uang Indonesia.

Banyak yang menentang hukuman mati tersebut, tapi Zhu tetap konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan terbukti, hukuman mati tersebut efektif dan menjadi momok buat mereka yang mau korupsi. Contohnya, enam koruptor China yang ditembak mati :
1. Wakil Walikota Hangzhou, Xu Maiyong (52th)
2. Wali Kota Suzhou, Jiang Renjie (62 th)
3. Pejabat Bank, Xiao Hongbo (37 th)
4. Menteri Kereta Api China, Liu Zhijun (60 th)
5. Pejabat Provinsi Jiangxi, Hu Chang-qing Hu
6. Pejabat Partai Komunis, Cheng Kejie Wakil ketua Kongres Rakyat Nasional.

Ekonomi China maju, karena mereka berani dan tegas melawan korupsi. Sejak 2007, sudah 4800 pejabat China yang korupsi menjadi terpidana mati. Cadangan devisa China pun terbesar di dunia. Amerika saja tak mampu mengalahkan cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi China.

Di Indonesia, korupsi ratusan milyar bahkan trilyunan, bukannya dipotong jari atau tangannya, malah di potong masa tahanan! Sebab itu tak aneh, meski sudah tertangkap, kita lihat saja di TV, para Koruptor masih tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya. pertanda girang. Karena, uang yang dikorupsinya tak sebanding dengan masa tahanannya, dan itu dapat ditebus pula.

Kami Masyarakat Anti Korupsi SETUJU, koruptor adalah para pengkhianat bangsa, penjajah bangsa sendiri. Sebab itu, mereka layak di HUKUM MATI. Terutama yang merampas uang rakyat bermilyar-milyaran, bahkan trilyunan. Anda setuju….?

Sumber: Sandy Octora_https://www.facebook.com/shandy.dkill?viewer_id=100001600229122

Masyarakat Simpang Hilir “Bersuara”


Ramah Tamah Camat Simpang Hilir KKU Warta Kayong Kalbar

Ada dua permasalahan yang sangat urgen disampaikan masyarakat Simpang Hilir, dalam Acara Tatap Muka dan Ramah Tamah dengan Mic Novianto, S.H. (Camat baru), didampingi Idrus (Wabup KKU), yaitu kondisi Ibu Kota Kecamatan yang terkesan semeraut/kumuh dan masalah air bersih.

SIMPANG HILIR – Momentum acara Tatap Muka dan Ramah Tamah, Kamis (16/1/2014), yang diselenggarakan Mic Novianto, S.H. Camat Simpang Hilir defenitif yang baru dilantik, benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluh-kesahnya kepada Pemerintah. Dari setiap perwakilan masyarakat Simpang Hilir, seperti perwakilan Kepala Desa, perwakilan Tokoh Masyarakat dan perwakilan Tokoh Agama, menyuarakan aspirasi mereka kepada Pemerintah.

Abdul Rani, perwakilan Tokoh Masyarakat Simpang Hilir, menyorti beberapa hal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintahan, terutama pemerintah kecamatan.  Beliau mengulas, “Adanya Pemerintahan, tentu karena adanya masyarakat.” Perlu harmonisasi antara Pemerintah dengan masyarakat, agar roda pemerintahan tidak berjalan timpang, papar Abdul Rani, mantan Camat Teluk Batang, yang telah pensiun beberapa tahun yang lalu. Abdul Rani Warta Kayong Kalbar

Dikatakan Abdul Rani, Pemerintah Kecamatan, terutama Camat sebagai pimpinannya, perlu merubah kondisi Ibu Kota Kecamatan yang saat ini terkesan kumuh dan semeraut. Ini tentu pekerjaan rumah (PR) bagi camat baru. bersama Muspika dan unsur masyarakat yang ada, kita harus menata ulang kondisi Kota Kecamatan kita, agar tampil menarik, sehat, aman dan nyaman dipandang mata, ujarnya.

Kemudian, sambung Abdul Rani, Tim PPK Kecamatan pun harus menghidupkan 10 Program Pokok PPK kecamatan, yang saat ini terlihat redup. Salah satunya, menghidupkan kebun PPK. Memotivasi ibu-ibu dan Tim PKK di desa, agar mereka bisa memanfaatkan lahan perkarangan untuk menambah penghasilan keluarga, minimal untuk konsumsi sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya dapur dan beban suami, harapannya.

Berbeda dengan Abdul Rani, Eko Siswanto, wakil dari Tokoh Agama Simpang Hilir menyampaikan, kebutuhan dasar masyarakat Simpang Hilir yang belum terpenuhi saat ini, adalah air bersih. Ini merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Selama belasan tahun, rata-rata masyarakat Simpang Hilir mengantungkan air bersih dengan air hujan, atau membeli dengan penjual air yang harganya relatif tinggi. Sebab, mereka mengambil air bersih dari Desa Haparap Mulia Kecamatan Sukadana.

IPA Rantau Panjang Warta Kayong KalbarMengutip Hadist Rasullullah, Ustadz Eko Siswanto menjelaskan, bahwa, sesunggunhya kita manusia di dunia ini adalah imigran, pendatang atau numpang, bukan penduduk asli. Kehidupan kita sesungguhnya adalah akhirat. Sebagai imigran yang baik, tentu kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik-baik juga. Demikian juga dengan penempatan jabatan. Camat sekarang merupakan penganti camat sebelumnya. Sampai waktu, Pak Camat sekarang pun akan digantikan dengan camat yang baru lagi, akan meninggalkan kita semua.

Seandainya camat baru kita saat ini mampu menanggulangi permasalahan air bersih di Simpang Hilir, saya yakin, Pak Camat akan dikenang warga sebagai camat yang baik, camat yang meniggalkan kenangan-kenangan baik buat masyarakatnya, papar Ustadz Eko dengan nada bercanda, disambut tepuk hadirin.

Ustadz Eko Siswanto Warta Kayong KalbarMenyambung kondisi Ibu Kota Kecamatan sebagaimana disampaikan Abdul Rani. Seperti kita ketahui, kondisi Pasar Teluk Melano saat ini kurang sedap dipandang mata. Pasalnya, pusat perekonomian Kecamatan Simpang Hilir tersebut sudah tidak tertata dengan baik lagi. Penjual sayur-mayur, ikan, daging dan berbagai jenis lauk-pauk lainnya, dilakukan di depan pasar induk. Ini tentu menganggu keindahan pasar. Selain itu, limbah sayur-mayur, ikan dan lain-lain dapat mencemari lingkungan pasar, serta membuat bau tak sedap.

Sementara Pasar Daerah yang ada seperti tak berfungsi. Penjual lebih tertarik berjualan di pinggir jalan raya – depan Pasar Induk Teluk Melano. Padahal, pasar daerah letaknya tidak terlalu jauh dari pasar induk, berjarak sekitar 50 meter saja. Padahal, Pemerintah sendiri telah menyediakan Pasar Buah-buah atau kios-kios baru, agar bisa dimanfaatkan pedagang kaki lima yang ada. Namun, sampai sekarang kios-kios tersebut tidak berfungsi, bahkan berubah fungsi menjadi tempat kegiatan lain.

Pasar Teluk Melano Warta Kayong Kalbar

Melihat kondisi tersebut, perlu penertiban terkoorditatif dari Pemerintah Kecamatan. Sehingga penjualan sayur-mayur dan lauk-pauk di depan Pasar Induk, serta pedagang kaki lima yang memadati jalan menuju ke Pasar Daerah, dapat dipundahtempatkan ke kios-kios yang ada. Mengembalikan penjual ikan dan daging berjualan ke tempat sesungguhnya – pasar daerah yang ada, bukan di pinggir jalan raya atau di depan Pasar Induk yang dapat menganggu keyamanan konsumen/pengunjung● (Has)

Perselingkuhan KPK


Ilustrasi Inilahcom_warta kayong kalbar

Mengamati pemberitaan di negeri ini, membuat siapa yang tak arif menjadi bingung. Bahkan, dalam taraf yang parah bisa menjadi antipati. Apalagi, sebagian besar masyarakat kita masih menjadikan berita sebagai barang langka. Pasalnya, masalah perut masih mendominasi, ketimbang mengkonsumsi data, angka dan berita yang tak jelas juntrungnya.

Keadaan ini diperparah dengan adanya perselingkuhan pemilik media dengan konten berita. Sehingga, pemberitaan tak lagi obyektif. Semua konten, harus sesuai dengan kemauan pemilik modal. Sehingga, wartawan maupun reporter di lapangan, ‘dipaksa’ untuk mengikuti kemauan pemodal. Apa alasannya? Demi mengenyangkan perut, karena itu perintah kerja, dan seterusnya. Meskipun, kita mengakui, masih banyak awak media yang profesional. Namun, seprofesional apapun, jika konten yang mereka sajikan tak sesuai dengan pemilik modal, mau dipublis di mana? Siapa yang mau mempublis?

Mari, kita sedikit kilas balik. Mumpung masih di pekan pertama tahun 2014. Akhir 2013, semua media diisi dengan pemberitaan Pesta Tahun Baru yang diadakan di Ibu Kota. Mulai dari pendirian panggung, penutupan jalan, informasi transportasi yang dibuka 24 jam, hingga pemimpin tertinggi provinsi itu yang melakukan duet dengan ‘lawan’ politiknya sebelum naik menjadi Jakarta 1.

Pertanyaannya, apakah pentingnya pesta itu? Sebuah gelaran bertajuk ‘pesta rakyat’ di 12 titik panggung, dengan dana 1 milyar dan menghasilkan sampah 200 ton? Jika kita mau berpikir, yang untung siapa? Ya pemodal, ya pemilik panggung, yang makelar petasan, dan pemodal-pemodal lain, termasuk pemilik stasiun televisi dan artis-artis yang hobi cerai itu.

Penjual keliling? Ya, mereka memang untung, tapi hanya sekali dalam setahun. Padahal, seharusnya mereka bisa lebih diberdayakan. Bagi penonton yang berdalih dihibur? Tengok saja, jika perlu lakukan survei, dari sekian juta orang yang datang, berapa yang berhasil bangun Shubuh dan menjalankan dua rakaat tepat waktu?

Tepat setelah pesta tahun baru itu, kita disuguhi dengan Drama Terorisme adegan lama. Ceritanyapun klasik. Banyak kejanggalan. Anehnya, aneka kejanggalan ini tidak dipublikasikan oleh media-media televisi itu. Enam orang ditembak mati. Sementara satu diantara mereka, didapati tidak terdapat luka tembak. Melainkan luka pada salah satu bahu dengan mata yang tercongkel.

Apakah mereka sangat stres sehingga harus membunuh satu demi satu warga yang baru terduga sebagai teroris? Ataukah mereka ingin mendapatkan angpao tahun baru dari Bos Amerika? Yang penting untuk kita ingat, jika kemarin mereka yang ditembak, bukankah suatu ketika, siapapun kita bisa menjadi sasaran tembak juga? Apalagi selama ini sering terjadi ‘salah’ tembak dengan berbagai dalih? Anehnya, berita ini terus menerus diputar, dengan esensi yang tak jelas. Masayarakat awam yang hanya hobi menonton televisi, langsung beranggapan, bahwa mereka adalah teroris. Parahnya lagi, dikaitkan dengan Islam, jilbab, jenggot dan celana cingkrang. Puncak dari drama terorisme ini adalah pelarangan edar buku-buku tulisan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Jadi mirip rezim sekuler saja negeri kita ini. Masih ingat buku Gurita Cikeas? Ada yang tahu nasib buku ini?

Drama ini ternyata tak terlalu seksi. Terbukti, pemberitaan dialihkan ke isu Komersialisasi Doa. Ini lebih aneh. Yang mempunyai program sudah mengakui kesalahan, dan mencabut program itu. Tapi, beliaunya dipanggil terus. Mulai stasiun A, B, dan seterusnya. Pola pemanggilannyapun terus menerus. Mulai pagi, siang, sore hinga malam. Yang menggelikan, jenis pertanyaannya sama.

Berita komersialisasi doa ini tidak berlangsung lama. Karena Drama Terorisme masih sedikit cerita. Sayangnya, sutradara salah perhitungan. Drama ini tak begitu diminati, sehingga pemberitaan beralih ke Dagelan Kenaikan Harga Gas. Ini lebih garing, kawan!

Begini, sebelum menaikkan harga, Pertamina seharunya berkoordinasi dulu dengan Menteri BUMN dan Pak Presiden. Lantas, Pertamina baru mengumumkan kenaikan. Kenaikanpun diumumkan, dengan harga yang melangit. Lantas, di hari libur, Pak Presiden mengadakan Rapat Terbatas. Temanya, agar Pertamina meninjau kembali kenaikan harga gas lantaran memberatkan masyarakat. Bahasanya manis sekali, “Kemarin, Kami kurang koordinasi.” Sang Menteri pun mengangguk, dan hari berikutnya, harga LPG tetap naik meski tak semelambung sebelumnya.

Jika kita mau mengamati sedikit lebih seksama, nampaknya strategi yang dijalankan sangat kentara maksudnya. Ada yang bilang pencitraan di pemilu mendatang, ada yang bilang menaikkan pamor partai pemimpin, dan seterusnya. Jika saya boleh memilih, maka saya memilih mengamini pendapat Glen Fredly dalam Mata Najwa Rabu malam kemarin, “Keberhasilan Presiden dalam dua periode ini ya bikin album.” Tentu, kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, dan semoga menjadi kontribusi bagi bangsa ini.

Selanjutnya, yang paling baru, adalah Humor Perselingkuhan KPK. Ini berita juga menyedot media-media televisi untuk meliputnya. Saya ingin mengatakan, sebelum anda menghakimi, bahwa saya tidak sedang melawan KPK, saya malah menginginkan agar KPK lebih profesional dan tidak tebang pilih. Karena, dalam pandangan saya yang tak pandai ini, banyak kejanggalan yang kemudian dibela oleh banyak pihak.

Begini, Nazaruddin diburu sampai Kolombia. Ada yang tahu berapa dana yang digunakan dalam perburuan itu? Dari Nazaruddin disampaikan pengakuan bahwa Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum terlibat. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka. Anehnya, kenapa Andi dan Anas tidak dijemput untuk ditahan? Apakah dana untuk menjemput keduanya lebih besar dibanding dana yang digunakan untuk menjemput Nazaruddin di Kolombia? Apakah keberadaan keduanya lebih tersembunyi dibanding keberadaan Gayus Tambunan yang sempat jalan ke mana-mana sebelum akhirnya ditangkap?

Hingga kini, Andi sudah ditangkap. Tapi, Anas masih berkeliaran. Sudah dua kali dipanggil, dan Anas selalu menolak hadir. Banyak pihak yang kemudian meminta agar Anas kooperatif, ada juga yang mendukung agar Anas ‘melawan’ ketidakadilan KPK. Pemberitaan ini semakin gelap ketika ada yang mengatakan bahwa sebelumnya, salah satu ketua KPK mendatangi Cikeas dengan Wamen Dani Idrayana.

Humor ala KPK ini, semakin menunjukkan bahwa KPK tidak mempunyai prosedur yang jelas. Salah satunya, ada perbedaan perlakuan. Sama-sama dinyatakan tersangka oleh KPK, tapi beda perlakuan. Ada yang dijemput paksa, padahal baru terduga. Ada yang dicari hingga keliling dunia, ada yang dibiarkan di rumahnya bahkan sampai membuat organisasi baru, ada yang diperiksa di rumahnya karena punya jabatan dekat dengan pemimpin, dan seterusnya.

Lantas, mereka juga terkutat dalam kasus-kasus yang bukan esensi. Lebih asyik kepada kasus kecil. Sedangkan kasus besar yang menyeret pejabat negara, mantan menteri, dan pejabat lain, seakan tidak disentuh. Aneka dalih diberikan, aneka alasan disampaikan. Baik yang logis maupun tidak. Parahnya, sisi tendensius KPK ini semakin terasa.

Sebut saja satu contoh, ketika Ridwan Hakim akan diperiksa sebagai saksi. Anehnya, Ridwan Hakim diberitakan sebagai anaknya siapa, bapaknya dari partai apa. Padahal, tak ada kaitannya. Belakangan, ketika Ridwan Hakim bersaksi bahwa dia belajar bisnis dengan Bunda Putri ataupun Seng Man, KPK mandeg. Padahal, menurut banyak sumber Bunda Putri dan Seng Man ini dekat dengan Cikeas.

Sebelum itu, ketika Ridwan Hakim akan diperiksa, dia sudah dimasukkan dalam daftar orang yang tidak diijinkan pergi ke luar negeri. Sementara itu, Menteri Sri Mulyani yang nyata ‘kontribusi’nya dalam Mega Skandal Century, tidak dicekal ketika akan pergi ke Amerika dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu direktur IMF. Sampai sekarang, KPK juga terkesan tidak menyentuh Sri Mulyani, mungkin karena bukan muhrim. Karena sentuhan dengan bukan muhrim, termasuk dalam dosa.

Akhirnya, ini hanyalah oret-oretan sederhana. Jika benar, silahkan diambil. Kalau salah, mohon dimaafkan. Yang ingin kami sampaikan, jangan sibuk dengan pemberitaan media yang tidak jelas keberpihakan dan latar belakangnya. Lebih baik, mulai sekarang, kita berupaya untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Sayyid Quthb agar kita menjadi media bagi diri kita masing-masing. Jangan lupa juga, One Day One Juz.
Salam sepenuh cinta, semoga kita tetap bahagia. [Pirman]

Sumber: http://www.bersamadakwah.com/2014/01/perselingkuhan-kpk.html

2014: Dewan Usulkan 6 TK/PAUD Baru, Belasan TK/PAUD Yang Ada Masih Menderita


TK Mutiara Bunda Pemangkat, Warta kayong Kalbar

Catatan: Redaksi Warta Kayong

Melihat Rekafitulasi Usulan Program/Kegiatan DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2014, dengan tema/dasar usulan program dari “Hasil Reses DPRD KKU,” terdapat 6 usulan Pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) atau lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang menyebar di enam desa yang ada di KKU. Enam item kegiatan tersebut hanyalah penggalan dari 421 item usulan yang ada, 4 diantaranya kosong tanpa pagu anggaran.

Enam usulan pembangunan TK/PAUD Baru yang dimaksud yaitu: PAUD Pelita Hati Desa Sungai Mata Mata (Simpang Hilir), PAUD Desa Teluk Batang Utara (Teluk Batang), PAUD Tanah Merah – Desa Sutera (Sukadana), TK/PAUD Batu Barat (Simpang Hilir), PAUD Suka Maju Desa Teluk Batang Utara (Teluk Batang) dan PAUD Satai Lestari (Palau Maya).

Usulan pembangunan TK/PAUD tersebut tentu merupakan gagasan baik, apa lagi bagi desa-desa yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali. Tentu hal ini merupakan usulan prioritas. Mengingat, pendidikan anak usia dini sangat penting dikembangkan. Dan ini merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Sebab, rusaknya moralitas bangsa saat ini, salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya pendidikan karakter (akhlak) terhadap anak-anak sejak dini.

Orentasi pendidikan anak usia dini, ialah rencana untuk perbaikan kualitas manusia Indonesia 25 atau 50 tahun yang akan datang. Namun sayang. Program yang digaungkan Pemerintah Pusat ini, yang merupakan implementasi dari lahirnya semangat UU Nomor 20/2003, tidak didukung dengan ketersediaan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai oleh daerah. Banyak TK/PAUD yang tutup karena alasan tak ada biaya operasional, guru/tutornya tak bergaji, penetapan TK/PAUD dalam satu desa tidak tepat guna, tepat sasar dan tempat manfaat, serta segudang alasan lainnya.

Problematika lain yang terjadi pada TK/PAUD di KKU hari ini. Masih banyak TK/PAUD yang sampai detik sekarang guru-guru/tutornya tidak memiliki pemnghsilan tetap (gaji). Masih banyak TK/PAUD yang tidak/belum memiliki Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan (Pemda). Belum lagi tebang pilih Dinas dalam memberikan program bantuan pada TK/PAUD yang ada. TK/PAUD yang pengelolanya dekat dengan oknum pegawai di Dinas, maka dia akan selalu mendapat program. Kemudian adanya indikasi PAUD-PAUD piktif yang dikelola oleh PKBM, masih aktif menerima biaya operasional dari Pemerintah.

Tercatat di bagian Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan KKU, lebih dari 10 lembaga TK/PAUD yang berdiri antara tahun 2011 – 2013, usulan mereka ke Dinas tentang permohonan Ijin Operasional tak kunjung keluar. Saat pengurus/pengelola lembaga TK/PAUD konfirmasi ke PNF menanyakan hal tersebut, PNF selalu beralasan ini-itu.

Sungguh angin segar telah meniup dunia PNF. Kehadiran Nazril, S.Pd.I sebagai Kepala Bidang (Kabid) PNF, seperti membawa nuansa baru. Beliau merospon dan mengakomodir setiap usulan dan masukan dari lembaga-lembaga TK/PAUD yang ada. Mengevaluasi dan menginventarisir Pekerjaan Rumah (PR) tahun sebelumnya yang masih tertunda. Namun tantangan yang hadapi Kabid tidak ringan. Yang kami tangkap, beliau seperti keteteran menghadapi gurita birokrasi yang telah mengakar di tempat kerja barunya. Begitu banyak rekan sejawat yang tidak mengingikan kehadirannya. Tentu butuh kesabaran, butuh energi dan butuh strategi jitu untuk merubah semuanya.

Alhasil, dari inventarisir yang Kabid PNF lakukan, masih banyak TK/PAUD yang belum memiliki Ijin Operasional. Kerena tanggung jawab terhadap tugasnya, sekitar Juli 2013, berkas usulan Ijin Operasional TK/PAUD yang tertunda pun ditindaklanjuti ke Bagian Hukum Setda KKU. Namun sampai hari ini, ijin operasional tersebut tak kunjung ditetapkan.

Apakah pengurus TK/PAUD pasif atau tidak proaktif terhadap keberdaan sekolahnya? Apakah mereka tidak pernah berkoordinasi dan membicarakan kondisi sekolahnya ke Pemerintah? Apakah pengurus TK/PAUD tidak pernah menyampaikan masalahnya ke wakil-wakil mereka di DPRD? Atau pengurus tidak peduli dengan lembaganya dan hanya mengeruk keuntungan atas nama lembaganya? Tidak! Justru malah sebaliknya.

Mulai dari pendekatan hati ke hati, mengikuti arahan/petunjuk mereka, membuat puluhan proposal, dan bahkan harus rela nyurok (mengiba, dalam istilah Melayu), merka lalukan kepada orang-orang yang diharapkan bisa dan mampu menyalurkan aspirasi mereka. Namun, dari bentuk lisan hingga tertulis, itu bukanlah hal yang berarti buat mereka (para pemangku kepentingan).

Satu contoh TK yang belum memiliki Ijin Operasional, yaitu TK Mutiara Bunda Desa Pemangkat. TK yang berdiri dan beroperasi sejak 2011 ini, dari Kabid PNF A berganti Kabid PNF B dan C, sampai hari ini Ijin Operasional TK tersebut tak kunjung ada. Sehingga TK yang telah memiliki gedung sendiri, bangunan program PNPM-MP tahun 2010 ini, seperti “Hidup segan mati tak mau.” Sedikit demi sedikit guru dan anak didiknya meninggalkan TK yang tak memberikan harapan buat mereka.

Selama berdiri, pengelola/guru TK Mutiara Bunda hanya mengantungkan biaya operasional TK-nya dari Pemerintah Desa Pemangkat dan uang Pribadi Ketua Yayasan Pendidikan Sartika. Mereka bekerja tanpa gaji. Berkas usulan demi usulan ke Pemerintah dan Dewan, hanyalah tumpukan kertas yang layaknya jadi pembukus belacan (terasi). Dengan alasan tidak memiliki ijin operasional, usulan pun terbantah. Sementara, banyak TK/PAUD yang baru berdiri dan tidak memiliki Ijin Operasional, sudah mendapatkan biaya operasional dan lain-lain dari Pemerintah. Sebab pengelola PAUD tersebut memiliki hubungan dekat dengan oknum di Dinas.

Contoh lain, yaitu TK Sartika 2 Desa Penjalaan. Sejak berdirinya tahun 2008 yang lalu, sampai hari ini guru-gurunya tidak memiliki penghasilan tetap. Jika alasannya tidak memiliki ijin operasional, sejak 2010 TK tersebut telah mengantonginya. Alasan tak penah berkordinasi dengan Pemerintah dan Dewan, justru itu intens dilakukan, bahkan tidak hanya lisan, tertulis pun dilakukan. Alasan keterbatasan Anggaran Daerah? Alasan karena prioritas? Kamuflase belaka.

TK Mutiara Bunda dan TK Sartika 2 adalah salah satu contoh dari sekian banyak TK/PAUD di KKU yang mengalami penyakit gizi buruk atau busung lapar. Masih banyak TK/PAUD lain yang mengalami nasib serupa. Seperti TK Ya Bunaya Desa Pulau Kumbang misalnya, telah mati tak berkubur sekitar setahun yang lalu.

Salahkah mereka (guru/tutor TK/PAUD) ketika mereka mengadukan masalahnya kepada Pemerintah dan wakil mereka di Legislatif? Aibkah mereka menuntut haknya ke negera ketika mereka telah melaksanakan kewajiban mereka membina anak didik mereka, generasi penerus bangsa? Apakah mereka tidak punya hak atas apa yang dimiliki Pemerintah, sementara pengabdian mereka nyata, tujuan mereka jelas? Atau tak ada lagi orang-orang yang peduli dengan nasib mereka, yang kerjanya mencerdaskan anak-anak bangsa? Pada hal kita bisa menjadi orang, selain berkat Tuhan, berkat orang tua, tentu berkat jasa guru-guru pula.

Selalu saja alasan klasiknya keterbatasan Anggaran Daerah. Sementara Perjalanan Dinas setiap SKPD, yang terkadang banyak piktifnya, menelan dana ratusan juta, bahkan miliyaran rupiah. Dan sementara Dana Aspirasi, Uang Reses, Uang Sidang, Uang Perjalanan Dinas, Uang Tunjangan dan lain-lain diluar gaji pokok anggota DPRD, menelan dana puluhan miliyar rupiah bahkan ratusan miliyar.

Sebut saja tahun ini. Rencana Anggaran Aspirasi 2014 yang telah disusun Dewan mencapai angka pantastis, yaitu Rp. 52,3 M. Pada hal kesepekatan mereka, masing-masing hanya dipatok Rp. 2 M. per anggota. Namun ada murk up dana sebersar Rp. 12,3 M. lebih, yaitu 10 orang Anggota Dewan yang melebihi angka Rp. 2 M. dari hasil kesepakatan mereka. Angka tersebut melebihi angka dana Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2013, melebihi Kabupaten Ketapang, eks kabupaten induk KKU. Okelah ini Tahun Politik. Tapi bukan berarti karena unsur pimpinan, harus mematok dana lebih dari kesepakatan Rp. 2 M/anggota, bahkan ada 1 orang anggota mencapai angka Rp. 10 M. lebih.

Ironis. Memikirkan keberlansungan nasib generasi berpikir seribu kali. Selalu berargumentasi bahwa Anggaran Daerah terbatas, dipilih karena prioritas. Selalu berjanji akan dianggaran di Tahun depan dan tahun depan. Namun ketika berbicara menyakut kepentingan kantong pribadi, Anggaran Daerah selalu cukup dan tersedia. Sehingga, RAPBD 2014 yang seharusnya sudah ketok palu, ditunda dan molor hanya karena ulur-tarik kepentingan pribadi mengatasnamakan masyarakat.

Jika aspirasi itu merupakan hasil penjaringan/penyaringan dari kegiatan reses, seharusnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan dokumen Musrenbangdes, bukan pesanan kolega atau teman dekat. Namun yang muncul, hampir merata setiap anggota mengusulkan normalisasi saluran, yang ujung-ujungnya hanya gotong-royong, kemudian diphoto untuk dokumentasi lampiran bahan laporan kegiatan.

Belum lagi jika kita teliti lebih dalam dari dokumen usulan tersebut. Banyak program yang diusulkan tumpang-tindih. Ada yang satu tempat dan satu item pekerjaan yang sama antara anggota satu dengan yang lain. Kemudian, ada program yang disamarkan peruntukannya, disamarkan nama kegiatannya, ada program yang berulang-ulang dilakukan, serta mengabaikan asas tepat manfaatnya, asas tepat gunanya dan asas tepat sasarannya. Dapat dipastikan, 70 % usulan tersebut bukan program prioritas yang dibuthkan masyarakat, tapi merupakan keinginan orang-orang tertentu, program politik untuk 2014.

Katakanlah bahwa 6 usulan TK/PAUD Tahun 2014 tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Seharusnya mereka juga memikirkan keberlansung nasib TK/PAUD yang ada. Jangan sampai kita hanya bisa membangun fisiknya saja, namun dalam penyelenggaraannya TK/PAUD tersebut sakit-sakitan dan mati ditengah jalan, akibat kita abai. Sehingga nasib tenaga pengajarnya tidak diperhatikan, biaya operasional sekolahnya tidak disediakan.

Pada hal, tak ada satu aturan pun yang mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan legislator untuk mengatur/mengelola anggaran pembangunan. Punya/mengelola CV saja tidak dibenarkan. Tugas mereka hanyalah merencanakan, membahas bersama-sama ekskutif, menetapkan dan mengawasi penggunaan angaran, selain hak angket dan legislasi yang mereka miliki.

Tapi inilah Indonesia. Semua bisa disiasati, bisa diatur. Buat usulan, dikonversi ke SKPD. Jika SKPD keberatan atau membantah, penetapan ditunda dulu. Namun lazimnya SKPD yang ada ACC saja, sebab komitmennya jelas. Ekskutif pun ingin aman juga. Inilah hubungan mutualisme. Tidak ada diantara mereka yang dirugikan, kecuali masyarakat.

Adalah wajar jika selama ini kegiatan pembangunan yang masuk ke desa, kebanyakan tidak sesuai dengan dokumen hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebab, antara ekskutif dan legislatif, mereka seakan tidak peduli dengan dokumen Musrenbangdes. Murenbang hanyalah merupakan syarat formal, formalitas belaka.

Antara eksuktif dan legislatif, seperti dua sisi mata. Ada saatnya mereka saling meyalahkan. Ada saatnya mereka saling mendukung. Dan ada saat mereka saling mengecam, mengertak, ngemop ketika posisi mereka sama-sama terjepit, atau ketika keinginan mereka sama-sama tidak terakomodir dalam RAPBD. Di depan masyarakat mereka berantam, di belakang mereka berpaham (sepakat).

Pemerintah dan DPR adalah wakil masyarakat di Pemerintahan. Pemegang mandat besar dari rakyat, untuk rakyat. Jika mereka lupa saat duduk di kursi empuknya. Jika mereka selalu menghianati amanat masyarakatnya. Jika mereka abai atas aspirasi rakyat. Jika mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan jika mereka hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Lalu kepada siapa lagi masyarakat dapat menitipkan kepercayaannya?

Uang Peras Atau Jatah Proyek Program Pemerintah


Uang Peras Atau Jatah Proyek Program Pemerintah

Oleh : Miftahul Huda. ( 11/11/2013)

 uang_peras  jatah proyek kku kayong utara

            Ini kebiasaan yang membudaya dan tumbuh subur di lingkungan pejabat pemerintah, buktinya setiap kali ada proyek, entah itu proyek fisik maupun non fisik ada saja yang namanya jatah liar bagi para (preman berdasi),  ya baik kita sepakat menyebut para oknum pejabat nakal itu dengan gelar preman berdasi saja hehhehe. Tapi ngomong ngomong tentang gaya preman, penulis lebih suka dengan preman sejati dari pada preman berdasi yang kerjanya nyunat atau ngemplang anggaran rakyat, hehehhe, oke baik itu yang penulis suka, tapi lain halnya dengan pembaca, mungkin para pembaca ada yang sepakat dengan penulis, tapi bagi pembaca yang menjadi pelaku  mungkin tak setuju, atau pun mungkin ada yang bekerja sama sebagai pelaku kata gori preman berdasi tadi hehehhe, penulis yakin segala argumentasi pembelaan dan pembenaran akan di lakukan demi melanggengngkan profesi terselubung preman berdasi tersebut, hehehhe, oke baik tidak masalah setuju maupun tidak dengan gelar tersebut yang pasti tidak begitu penting buat penulis untuk tidak menulis cerita berikutnya, anggap saja itu bagian dari indahnya dinamika pendapat, begitu penulis rasa lebih enak dan fleksibel bukan ?….

            Oke baik… Dear, langsung saja ya para pembaca yang budiman, simak baik baik cerita fakta bukan fiksi teman penulis ini, ceritanya ia mengeluh dengan penulis bahwa ia beberapa kali punya program dan alhamdulilah di ACC oleh pihak instansi terkait, tapi yang membuat ngeluhnya itu adalah pajak liarnya itu, hehehhe, kok pajak liar ?.. begini dia bilang “ aduh baang saya ni dilema juga dengan orang Dinas ……., dia minta jatah sepuluh persen, terus Dinas ……. minta juga sepuluh persen, jadi dana yang seharusnya di peruntukkan untuk program ini ni bisa ideal, tapi karena di sunat oleh orang dinas ni jadi akhirnya kurang maksimal, sementara kami ini sebagai pengelola di tuntut harus sesuai dengan prosedur, tapi karena udah di sunat ya terpaksa kami harus kerahlan tenaga lebih untuk kerja bakti “. Aduuh kasian ya dengan nasib teman penulis ( sesuai permintaan namanya tidak mau di publikasikan ), ini artinya apa ayo ?… silahkan para pembaca berasumsi ria dengan statement teman penulis tersebut ?.

suap  jatah proyek kku kayong utara

            Inilah cerminan bobroknya moral negeri ini, beberapa waktu lalu penulis ingat di postingan warta kayong tentang krisis multi dimensi ( baca di : https://wartakayong.wordpress.com/2013/10/27/krisis-multi-demensi-berlanjut-kesalahan-itu-kita-yang-memulainya/  ), di sana di ulas juga bahwa kita miskin keteladanan, hampir sudah tidak ada lagi keteladanan di bumi pertwi saat ini, dari pejabat kacangan sampai pejabat tinggi di tingkat pusat prilakunya kebanyakan sudah tidak bisa di jadikan panutan lagi, dan sekarang bagaimanakah di daerah kita ?. … berdasarkan dari sedikit kisah fakta di atas silahkan anda jawab sendiri.

            Ada lagi kisah nyata lain yang membuat bulu kuduk penulis merinding dan gigi gemeretuk karena geram, teman penulis yang juga identitasnya minta di rahasiakan ceritanya punya produk yang mau di patenkan dengan label tertentu, eh cerita punya cerita dari sang tenaga survei dari dinas instansi ini minta jatah uang nginap dan transportasi, padahal kalau di fikir ini produk yang mau di patenkan hanya produk lokal yang baru mau berkembang, belum apa apaan sudah di mintai uang dengan alasan tetek bengek, emang uang tinggal nyetak apa ?, wajar saja banyak produk lokal dan para pengrajin atau masyarakat kelas bawah yang terus saja miskin dan tidak bisa mengembangkan produknya, di sebabkan budaya nakal Jatah preman berdasi seperti ini. Kalau di fikir lagi padahal orang Dinas tersebut tentu punya uang anggaran perjalanan dinas bukan ?. dan biasanya juga ada uang saku, La terus apa sih maksudnya masih meminta jatah lagi dari penguasa pemula yang masih kesusahan. Masyaallah,… Astghfirullaah……. geram rasanya penulis dengan tutur cerita nyata teman penulis tersebut.

            Ada Benarnya juga dengan apa yang di sampaikan salah seorang anggota group facebook bahwa Indonesia tak terkecuali Kayong Utara akan berubah drastis kalau generasinya di pangkas, heheh. Tapi itu kan tak mungkin, itu terlalu ekstrim dan terlalu emosional, tenang men tenang ini adalah proses men, semoga saja para genarasi yang siap menggantikan generasi yang sudah terlanjur menjadi Preman Berdasi tersebut tidak ketularan penyakit psikolgis tersebut hehehhe.

            Ayo para genarsi muda harapan bangsa, yang terkhsus masih di bangku pendidikan baik SD sampai Kuliah, bangun dan kokohkan karakter kalian untuk menjadi orang yang benar bukan hanya pintar saja, karena orang Pintar di negri ini sudah terlalu banyak terbukti tidak benar, maka niatkanlah kalian jadi orang Benar saja cukup. Dari kalianlah harapan itu tertumpu, dari kalianlah kayong utara ini akan di bawa kemana nantinya, Jika saat ini harapan sudah susut, maka kami yakin kalian lah yang akan membawa harapan untuk kayong utara kelak bersinar. Jika saat ini bau bau tak sedap terkadang masih menusuk, harapannya kelak kalian bisa menebar wangi, jika saat ini segilintir orang baik hanya di jadikan pelengkap atau tumbal, semoga kelak kalianlah yang melengkapi menjadi orang baik tersebut dan mengambil alih tali kendali dan bisa membawa perubahan . Amieen

%d blogger menyukai ini: