Arsip Blog

Pulau Karimata Dan Ikan Napoleon

Sarnawi: Perlu Sinergi dalam Membangun KKU

Sekwan Mengapresasi Kerja Dewan 2009-2014

Ironi Masyarakat Pedalaman

DPRD KKU Hari Ini Resmi Dilantik

Rumuskan Multimedia Tekhnologi Mandiri Bersama SMAN 1 Simpang Hilir

Berikan Pendidikan Politik yang Baik untuk Masyarakat

Tujuh Kades Simpang Hilir, Bolos dalam Musrenbang 2015


musrenbangkec simpang hilir 2, warta kayong

SIMPANG HILIR – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015, kali ini membuat sebagian masyarakat Simpang Hilir kecawa. Dari 12 desa yang ada di Kecamatan yang dipimpin Mac Novianto, S.H, hanya 5 Kades saja hadir dalam acara tersebut. Kelima Kades yang dimaksud, yaitu Plt. Kades Medan Jaya, Kades Padu Banjar, Kades Sungai Mata Mata, Kades Batu Barat dan Kades Lubuk Batu. Tujuh Kades yang lain bolos/alpa, tanpa berita.

Kepala Desa yang tak hadir dalam Musrenbang Kecamatan Simpang Hilir (10/3/2014), yaitu Kades Pulau Kumbang, Pemangkat, Nipah Kuning, Penjalaan, Rantau Panjang, Teluk Melano dan Matan Jaya.

Pada hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Kades, yang dipercaya masyarakat sebagai orang nomor satu di desanya. Bahkan ada diantar kades tersbut, saat Musrenbangdes di desanya tidak hadir pula. Bukan urusan dinas, tapi urusan pribadi.

Saat WK konfirmasi ke salah satu dari tujuh Kades yang tak hadir mengatakan, bahwa saat ini mereka sedang di Pontianak, mengikuti Diklat. Kamis – Jum’at (6 – 7 Maret 2014), mereka masih menghadir Rapat Koordinasi di kabupaten. Entah diklat apa yang mereka ikuti Sabtu-Minggu di Pontianak, sehingga mengabaikan tugas pokoknya. Yang pasti masyarakat sangat kecewa atas sikap/tindakan Kades yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Kades.

Untuk membuktikan kebenaran penyataan Kades tentang Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang mereka maksud, WK coba konfirmasi dengan pihak Kecamatan. Menurut Samad Sahari, Staf Camat Simpang Hilir, jika Kades yang tak hadir hari ini karena alasan diklat, tugas atau kegiatan dinas, pasti ada surat tembusan ke Camat. Tapi tidak ada satu pun tembusan yang sampai ke Camat, dari instansi mana dan kegiatan diklat apa yang Kades ikuti, papar Pak Alang Samad, sapaan akrab Samad Sahari.

Senada dengan Samad Sahari, beberapa Sekretaris Desa (Sekdes) mereka, pun menyampaikan hal sama. Jika mereka Ibukota Provinsi karena urusan dinas atau diklat, tentu ada surat pemberitahuan/undangan resmi yang mangkir di Kantor Desa. Atau ada surat tugas dari instansi yang menugaskan mereka. Ini tidak ada sama sekali. Ini bukan sekali, berulang kali mereka lakukan. Bahkan dalam sebulan, minimal 1 atau 2 kali dari mereka ke luar kota atau ke Pontianak, khususnya Kades desa kami, tutur Sekdes yang tak ingin disebutkan identitasnya.

Alhasil, bukan prestasi kerja yang mereka torehkan buat masyarakatnya, namun duka dan kecewa. Hal-hal yang prinsip saja mereka abai, bagaimana pada hal-hal yang nonpronsip? Kendati tidak semua dari mereka berkarakter demikian. Tentu ada diantaranya menjadi pengikut. (Has)

Musrenbang 2014: Simpang Hilir Prioritaskan Air Bersih


Musrenbangkec simpang hilir, warta kayong

SIMPANG HILIR – Tahun 2015, Simpang Hilir prioritaskan pembangunan air bersih. Demikian paparan Camat Simpang Hilir, Mac Novianto, S.H. dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Simpang Hilir Tahun 2014, di Graha Praja (10/2/2014). Pasalnya, selama belasan tahun, masyarakat Simpang Hilir umumnya sulit mendapatkan air bersih. Warga hanya bergantung pada air hujan dan penjual yang harganya relatif mahal, sebab, air didatangkan dari Desa Harapan Mulia – Kecamatan Sukadana.

Seperti gayung bersambut. Senan dengan Camat, Oma Zulfitansyah, Kepala Bappeda Kayong Utara menjelaskan, air bersih salah satu program startegis Pemda KKU 2014 – 2018, selain peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan gratis, kualitas aparatur, infrastruktur dan lain-lain. Semua kegiatan di priode atau tahun sebelumnya, akan tetap dilanjutkan di priode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2013 – 2018. Tentu pembangunan kita lakukan secara bertahap. Mengingat keterbatasan anggaran kabupaten. Skala prioritas menjadi kata kuncinya, tegas Oma.

Musrenbang adalah amanah Undang-Undang yang wajib kita laksanakan. Dengan musrenbang, maka kita dapat menentukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Sebab ini merupakan rencana dan aspirasi masyarakat yang wajib diakomodir pemerintah. Tak terakomodir di tahun ini, usulkan tahun berikutnya, dan seterusnya. Jadi jangan putus asa. Jika usulan  masyarakat tidak masuk tahun ini, kita harus tetap berusaha mengusulkan tahun berikutnya. Mengingat anggaran kita terbatas, tutur Kepala Bappeda.

Musrenbang yang dihadiri Kepala Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), memberikan warna tersendiri bagi warga Simpang Hilir. Pasalnya, selain kepala/perwakilan dari SKPD yang ada di KKU, hadir juga Anggota Dewan asal Simpang Hilir, yaitu Abdul Zamad, Yulisman dan Haripin. Menurut Kepala Bappeda, di kecamatan lain, tak ada satupun Anggota Dewan yang hadir dalam acara Musrenbang.

Setiap Anggota Dewan diberikan kesempatan untuk bicara. Satu hal yang menarik dari pemaparan dewan, yaitu usulan Abdul Zamad . Agar pembahasan Tahun Anggaran 2015 seluruh Kades dilibatkan dalam Paripurna Penetapan APBD KKU, sedekedar untuk mendengarkan saja. Sehingga tak ada lagi imaje bahwa si A atau si B yang mangkas anggaran, usul politisi asal Partai Golkar tersebut kepada Bappeda.

Menyikapi kebutuhan masyarakat Simpang Hilir tentang air bersih, tiga Anggota Dewan yang hadir sepakat, akan mengawal usulan tersebut. Mereka sendiri merasakan dampak krisis air bersih di Simpang Hilir. Sebab, mereka sendiri berasal dan bertempat tinggal di Simpang Hilir.

Untuk menentukan prioritas program di setiap desa, panitia membentuk 3 kelompok diskusi untuk melakukan simulasi. Setiap peserta dalam kelompok, yang mewakili desa mereka masing-masing, dianjurkan memilih lima program prioritas di desa mereka.

Dari hasil simulasi tersebut, secara umum disimpulkan bahwa, masalah air bersih, pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan) dan ekonomi kerakyatan (perkebunan, pertanian, perikanan) menjadi isu utama untuk pembangunan 2015 dan seterusnya. Sebab ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. (Has)

Ketika Demokrasi Ternodai

%d blogger menyukai ini: