Penjabat Bupati Kayong Utara Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri



Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara, Drs. Alfian, MM, bersama Penjabat Sekretaris Daerah dan Tim PPID Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, turut serta dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hybrid pada Senin, 5 Agustus 2024.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan membahas isu-isu strategis terkait pengendalian inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan tanaman obat herbal nasional.Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan kepada 50 daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi untuk periode pertama tahun 2024. Dalam sambutannya, Menteri Tito menekankan bahwa insentif fiskal merupakan instrumen penting untuk mendorong iklim kompetitif antardaerah.

“Inflasi nasional tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah pusat namun juga kerja dari 552 provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Tito.

Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dari tingkat daerah hingga pusat yang telah bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga, terutama pangan, guna mengurangi perbedaan tingkat inflasi antar daerah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen, dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 2,13 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun 2023.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen, menempatkan Indonesia pada peringkat 43 dari 185 negara di dunia, dan peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” jelasnya.

Selain itu, Deputi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan memaparkan mengenai Pengembangan Taman Koleksi Herbal Nasional yang telah dibangun di Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Taman ini dikelola oleh Institut Teknologi Del dan terintegrasi dengan Food Estate Sumatera Utara, menggunakan teknologi genomik untuk menghasilkan bibit unggul tanaman herbal dan hortikultura.

Tujuan pengembangan Taman Koleksi Herbal Nasional adalah untuk mengkatalogkan berbagai jenis tanaman herbal endemik Indonesia, menyusun database genomik tanaman herbal, serta melakukan penelitian dan pengembangan produk berbasis tanaman herbal.Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang berharap semua pihak dapat terus memberikan dukungan dan berkoordinasi dari tingkat daerah hingga pusat terkait TSTH2, yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden pada 27 September mendatang.

Luhut juga menjelaskan bahwa 36 dari 50 Pemda penerima penghargaan merupakan daerah baru yang belum pernah menerima penghargaan insentif fiskal kategori pengendalian inflasi, menunjukkan penghargaan ini telah mendorong iklim kompetitif yang sehat di kalangan Pemda untuk meningkatkan kinerja.

Adapun 50 daerah tersebut untuk tingkat kabupaten di antaranya Nagan Raya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Siak, Tebo, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Banyuasin, Lampung Barat, Lampung Selatan, Pringsewu, Bekasi, Bogor, Pangandaran, Bangkalan, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kutai Kartanegara, Minahasa, Minahasa Utara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Banggai Kepulauan, Soppeng, Klungkung, Tangerang, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara.Sementara di tingkat kota, yakni Sabang, Padang Panjang, Payakumbuh, Bandar Lampung, Cimahi, Blitar, Banjarbaru, Banjarmasin, Bitung, dan Gorontalo. Kemudian di tingkat provinsi di antaranya Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dengan partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan komitmennya dalam upaya pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Komentar