Hutang Kabupaten yang Belum Terlunasi


opini-h-ngadikun-s-sos

Sudah berjalan 9 tahun KKU ini mekar. Sudah 2 kali Pilkada digelar di Negeri Bertuah. Namun, masih banyak persoalan yang belum terjawab dari konsekuensi pemekaran kabupaten ini. Inilah yang dikeluhkan H. Ngadikun, S.Sos, anggota DPRD dari Partai Beringin (Golkar).

Menurut Ngadikun, infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, masih menjadi momok di kabupaten ini.

Sebagai orang yang dipercayai masyarakat di parlemen, Ngadikun menyampaikan, bahwa dia seringkali menyuarakan aspirasi masyarakat yang ditampungnya. Namun, lagi-lagi suaranya mental ketika dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama tetapi beda. Maksudnya, kepentingan ekskutif dan legislatif. Sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi berbeda cara dalam menggali dan merumuskannya.

Sebab itu, Ngadikun banyak mengulas tentang pembangunan dan pemerintahan. Terlebih lagi soal pemerintahan yang menjadi bidangnya di Komisi I DPRD Kayong Utara.

Kebutuhan dasar yang belum banyak dirasakan masyarakat bagi Ngadikun, ialah infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Seperti jalan dari Teluk Batang hingga ke Durian Sebatang, baru berapa pesen saja yang nyaman dilewati.

Belum lagi bicara soal air bersih dan listrik, lanjut Ngadikun. Khusus kecamatan Teluk Batang dan Seponti, belum tersentuh air bersih. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPA) pernah di bangun di 2 kecamatan tersebut. Namun itu tidak bermanfaat.

Demikian juga listrik. Masih banyak desa-desa di KKU ini yang belum merasakan nikmatnya listrik dari pemerintah. Padahal janji pemerintah dulu, jalan, air bersih dan listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib segera dipenuhi. Namun ini masih mimpi bagi sebagian masyarakat KKU.

Jalan Sungai Sepeti – Durian Sebatang misalnya. Hingga sekarang jalan tersebut belum tersentuh pembangunan yang layak. Di musim penghujan jalan susah dilewati kerena becek. Di musim kemarau jalan berdebu hingga menyulitkan pandangan dan mencemari lingkungan. Padahal, jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

Lebih dalam, legislator yang memasuki priode keduanya ini mengemukakan, bahwa ketika pembahasan anggaran bersama ekskutif selalu alot. Kadang, kemauan dewan lain, kemauan pemerintah (SKPD) lain, tidak nyambung. Padahal dewan selalu mendorong agar pembangunan infrastruktur di dearah pedalaman/kepulauan diprioritaskan. Terutama bagi daerah yang infrastrukturnya terbatas atau belum ada.

Pemerintah menurut Ngadikun, cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan melalui dewannya. Padahal, dewan ini memiliki beban moral yang tinggi kepada masyarakat, konstituen atau basis-basis yang mendukungnya. Jika aspirasi masyarakat tidak bisa diperjuangkan dewan, tentu kekecewaan masyarakat tinggi pada wakilnya. Lalu apa fungsi dewan di mata masyarakat?

Jangankan aspirasi yang bersifat umum, aspirasi khusus saja kadang harus diotak-atik pemerintah. Padahal yang diperjuangkan dewan untuk masyarakat atau konstituennya, semua itu telah diatur/dianjurkan dalam Undang-Undang. Alasan pemerintah selalu saja dana tak cukup. Jika persoalannya dana, sampai kapanpun, jika kemauan dinas tidak dibatasi, maka dana tersebut tidak akan pernah cukup.

Sebetulnya menurut aturan, dewan dulu menyampaikan aspirasi yang mereka bawa dari bawah (masyarakat). Kemudian, baru SKPD yang memprogramkan. Baik aspirasi umum, maupun  khusus. Namun itu tidak berjalan.

Untuk kegiatan fisik, sebetulnya dewan dulu yang memberikan masukan ke SKPD, bukan SKPD mendengarkan masukan dari orang-orang yang tidak jelas kapasitasnya. Sehingga mengabaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Belum tentu masukan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Bisa saja itu kepentingan pribadi.

Yang disesalkan Ngadikun, ketika APBD sudah diketuk palu dewan, bisa berubah. “Padahal, yang membahas dan menegesahkan (ketuk palu) APBD itu dewan, kok ketika kembali ke pemerintah bisa berubah?” sesal Ngadikun.

Inilah dilema yang ada di kabupaten kita. Ini tidak terjadi di daerah/kabupaten lain. Di daerah lain, apa yang disampaikan dewan benar-benar diperhatikan. Tapi di KKU tidak. Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke dewan, dianggap seperti ocehan di warung kopi saja oleh pemerintah. Setidaknya, ini harus disinergikan, pinta Ngadikun.

Menjawab imej yang berkembang, bahwa tugas dewan memangkas anggaran atau usulan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kegaiatan Anggaran (RKA), Ngadikun menjelaskan. Bahwa, memang menjadi tanggung jawab dewan membahas dan menetapkan anggaran (APBD). Jika yang termuat dalam RKA, setelah dikaji tidak memiliki manfaat yang besar, atau akan tidak tepat sasar, selayaknya itu dihilangkan, atau dipending dulu. Sebab ini belum prioritas.

Kedepan Ngadikun berharap, ada semacam flatform anggaran aspirasi dari SKPD untuk DPRD. Karena DPRD adalah lembaga politis yang berhubungan langsung dan memiliki beban moral dengan masyarakat. Yang notabenenya dewan dipilih masyarakat. Sepatasnya dewan disediakan anggaran untuk menanggulangi hal tersebut.

Namun bukan berarti dengan dikasi jatah anggaran dewan yang mengolahnya. Secara teknis, tetap SKPD yang mengatur/mengolah anggaran tersebut. Hanya saja, dewan memiliki suara untuk dapat diakomodir SKPD. Misalnya, berdasarkan tinjauan lansgung di lapangan. Serta asprasi masyarakat diserap ke dewan, daerah A membutuhkan ini, daerah B membutuhkan itu, dan seterusnya. “Apakah dewan salah mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah? Tidakkan!” tegas Ngadikun.

Sebetulnya, kinerja DPRD KKU ini luar biasa, menurut Ngadikun. Kenapa? Pemerintah Provinsi saja mengapresiasi kinerja DPRD pada saat pelatikan DPRD KKU 2014-2019, (9/9/2014). Pasalnya, banyak Peraturan Daerah (Perda) yang ditelorkan dewan priode 2009-2014. Baik itu Perda inisiatif dewan, maupun pemerintah. Ini tidak terjadi di kabupaten/kota lain di Kalbar. Dua puluh Perda inisiatif DPRD disahkan pada saat itu. Total Perda yang disetujui dewan pada priode tersebut, yaitu 89 Perda.

Artinya apa? DPRD KKU benar-benar bekerja. Bukan ongkang-ongkang kaki, jalan sana jalan sini tidak ada arti. Sebab, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dewan itu ada 3: legislasi, badgeting dan pengawasan. Untuk melaksanakan 3 tupoksi tersebut, dewan harus memiliki dasar dan referensi yang jelas. Jika tidak ada di tempat kita atau disekitar kita, maka pilihannya harus keluar daerah. Mendatangi daerah yang lebih maju untuk studi banding dan sebagainya.

Pada prinsipnya, antara legislatif dan ekskutif itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Seharusnya ini bisa disinkronkan/disinergikan. Namun yang terjadi, unsulan DPRD selalu ditumpulkan. Seolah-olah lembaga ini harus dilemahkan keberadaannya. Pada hal, DPRD pun bagian dari Pemerintahan Daerah juga, yang memiliki otoritas juga. Hanya saja, DPRD bukan sebagai ekskutornya.

Saat ini, Ngadikun dan rekan-rekannya di Komisi I sedang fokus ke persoalan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di KKU. Mereka telah memanggil Pemdes dan panitia Pilkades, meminta penjelasan-penjelasan seputar pelaksanaan Pilkades serentak.

Ini Ngadikun dan rekan-rekannya lakukan, semata-mata untuk menyamakan presepsi. Sehingga tidak ada simpang-siur antara pemerintah, dewan dan panitia Pilkades seputar pelaksanaan Pilkades. Karena, dewan pun akan menjadi tumpuan persoalan masyarakat. Jika dewan tidak memahami, atau abai terhadap persoalan ini, maka fungsi dewan sebagai wakil masyarakat sangat lemah. (MH)

Posted on 16 November 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: