Efendi Ahmad: Prioritaskan Usulan Bidang Pendidikan dan Kesehatan


ea-37

Seperti anggota DPRD KKU lainnya, H. Efendi Ahmad, M.Pd.I juga melakukan reses, turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses 5 – 9 Maret 2016, dimanfaatkan Efendi Ahmad turun ke desa-desa yang ada di dapilnya, yaitu dapil III Teluk Batang – Seponti.

Reses awal tahun 2016 dilakukan pria yang akrab disapa Efendi ini di dua desa, yaitu desa Teluk Batang Selatan dan desa Alur Bandung. Reses pertengahan tahun dan akhir tahun nanti, rencana Efendi baru menyambangi desa lain yang ada di dapilnya.

Ada beberapa aspirasi yang dapat Efendi simpulkan dari hasil perjalanannya. Yang paling urgen, yaitu pembagunan SDN 18 Teluk Batang di Parit Deri, dan penambahan ambulan untuk Puskesmas Teluk Batang.

Mengapa pembangunan SDN 18 ini penting dan prioritas? Selama ini, anak di sekitar Parit Deri sekolah di SDN 2 Teluk Batang. Jarak sekolahnya cukup jauh untuk ukuran anak-anak SD, yaitu sekitar 3 km. Sementara jumlah anak di sekitar Parit Deri sangat memungkinkan untuk di bangun sekolah baru. Kemudian kapasitas SDN 2 Teluk Batang pun sudah tidak mungkin lagi menampung jumlah anak yang saban tahunya terus meningkat.

Selain memprioritaskan usulan masyarakat tentang pembangunan SDN 18, Efendi memandang urgen juga pemambahan ambulan untuk Puskesman Teluk Batang. Satu unit ambulan yang ada, tidak cukup untuk mengatasi persoalan angkutan pasien yang sakit. Yang dikhawatirkan Efendi, apabila pasien yang sakit darurat lebih dari 1 orang, sementara ambulan hanya 1, bisa teburu tidak tertolong pasien tersebut.

Tidak hanya ambulan yang dipikirkan politisi PPP ini. Dia ingin tahun depan ada pembebasan lahan untuk Puskesmas Teluk Batang. Sebab, luas areal puskesmas sekarang sangat kecil. Perlu penambahan lahan untuk pengembangan puskesmas kedepan.

effendi-ahmad

Effendi Ahmad juga mendukung dan mendorong pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan Efendi, mendukung rencana pembangunan Mushalla di SDN 2 Teluk Batang. Dengan adanya mushalla di lingkungan sekolah, ini akan menjadi tempat praktik-praktik ibadah, khususnya bagi anak-anak yang beragama Islam.

Secara keseluruhan, ada 20 item usulan masyarakat yang Efendi rangkum dari hasil perjalanan resesnya. Dua belas usulan dari desa Teluk Batang Selatan, dan 8 item dari dusun Nyiur Melambai desa Alur Bandung.

Dua belas usulan masyarakat Teluk Batang Selatan, yaitu pembangunan SDN 18, Pembangunan WC dan mushalla SDN 2. Rehabilitasi Jalan Pendidikan menuju SMAN 1 Teluk Batang, pembangunan Jalan Parit Deri dan Jalan Teluk Bayur. Penambahan ambulan dan pembebasan lahan di Puskesmas Teluk Batang. Bantuan bibit pertanian/perkebunan, pupuk dan racun. Serta penambahan jaringan listrik di pemukiman yang belum tersentuh listrik, dan pengadaan PAH (Penampung Air Hujan).

Sedangkan 8 usulan masyarakat Alur Bandung, yaitu melanjutkan pembangunan Jalan Imam Sahawi dan rehabilitasi Jalan Pendidikan. Bantuan ternak, bibit pertanian/perkebunan, pupuk dan racun hama. Bantuan hibah untuk MIS Al-Huda. Serta pengadaan PAH dan normalisasi saluran.

Dua puluhan usulan tersebut bagi Efendi sangat urgen. Tinggal dilihat mana yang paling prioritas dan perlu diutamakan segera pembangunannya. Seperti penambahan ambulan dan pembangunan SDN 18, tentu hal yang prioritas dan utama.

Agar usulan masyarakat ini terkaper dalam  usulan pembangunan di tingkat kabupaten, Efendi akan memetakannya, kemudian disampaikan ke instansi terkait. Seperti pembangunan SD dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan, pengadaan ambulan ke Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Inilah sinergisitas yang perlu di bangun DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai anggota Komosi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Efendi meminta pada desa-desa yang pernah mengusulkan pemekaran, agar mengapdet (update red) kembali data-datanya. Data-data sebelumnya tentu sudah banyak berubah, tidak valid lagi.

Usulan pemekaran sebelumnya dipending karena moratorium pusat. Sekarang krans tersebut dibuka kembali oleh Pemerintah Pusat. Bagi masyarakat yang ingin memekarkan desanya, silakan menyampaikan usulan tersebut pada pemerintah. Komisi I akan mendorong ini. Dengan catatatan, harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu UU Nomor 6/2014. Kemudian PP Nomor 43/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan PP 47/2015 tentang penjabaran UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

Komisi I, lanjut Efendi Ahmad, akan mendorong Pemerintah membentuk tim untuk menangani usulan pemekaran desa. Dalam hal ini, BPMPDPKB tuan rumahnya. Badan ini harus segera membentuk tim verifikasi, sehingga proses usulan pemekaran desa dapat segera ditindaklanjuti. Dengan mekarnya desa, pemerataan membangunan akan terjadi dari tingkat bawah. (Has/IL)

Posted on 16 November 2016, in dprdkku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: