Pentingnya Data Base Pertanian


petani di payak hitam sukadana pertanian--Pentingnya Data Base Pertanian--ok warta kayong Institusi Pertanian terus berbenah diri. Selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, juga memenuhi kebutuhan pangan bangsa yang terus meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan strategis. Satu hal yang tak boleh terabaikan, yaitu data.

Pentingnya data pertanian, merupakan arah menentukan kebijakan pembangunan pertanian. Karena itu, jangan main-main dengan data. Salah dalam menyampaikan data, bisa fatal akibatnya. Demikian ungkap Sumartini SPKP, Kasubid Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Kayong Utara di kantornya baru-baru ini.

Menurut Sumartini, salah satu mengapa pentingnya data pertanian, adalah dasar Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan, khususnya di dunia pertanian. Oleh sebab itu dia berharap, agar Penyuluh, Poktan dan Gapoktan terus-menerus memperbaiki data lembaga petani. Sehingga kita dapat mengetahui, mudah mengevaluasi dan mengakomodir kebutuhan petani di lapangan.

Saat ini, semua data berbasis IT (Information Technology). Hampir semua administrasi, termasuk data pertanian, berbasis online. Salah satunya, proposal usulan kegiatan kelompok tani (Poktan), telah berbasis online yang dikenal dengan e-proposal.

Pemerintah Pusat menghendaki, usulan petani wajib berupa e-proposal. Syaratnya, harus ada data pengurus/anggota Poktan, data lahan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Poktan.

Tujuan mencantumkan NIK anggota Poktan yaitu, agar data kependudukan, atau data lainnya tidak ganda. Misalnya, ada petani yang sama berada di beberapa Poktan.

Jika Poktan-Poktan yang dimaksud mendapatkan program yang sama dari pemerintah, sedangkan salah satu anggota Poktan tersebut terdaftar di lebih satu Poktan, maka anggota tersebut memperoleh bantuan ganda. Ini tentu akan mengundang kecemburuan dan masalah.

Perlu dipahami bersama. Tujuan Pemerintah bukan untuk mempersulit masyarakat/petani. Namun mendidik masyarakat agar tertib dan taat aturan. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap bantuan. Serta memberikan kesempatan kepada yang lain yang belum ada kesempatan menerima bantuan Pemerintah.

Ini tugas berat yang harus dilaksanakan Penyuluh, memperbaiki data pertanian yang ada. Agar data tersebut benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga Pemerintah tidak salah dalam menetapkan kebijakan buat petani.

Kemudian, Sumartini melanjutkan, agar petani tidak salah paham tentang kebijakan Pemerintah tersebut. Jangan ada anggapan, bahwa ketika Penyuluh meminta foto copy KTP atau Kartu KK, dianggap Penyuluh menjual nama petani untuk kepentingannya. Namun ini benar-benar kebijakan Pemerintah Pusat yang dijalankan Penyuluh. Yaitu, untuk memperbaiki data pertanian yang selama ini dianggap kacau. * (HASANAN)

Posted on 28 Maret 2015, in berita and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: