Nasib Tenaga Lokal di Ujung Buntung


*Dugaan Kongkalikong PT CUS dan PT JV dengan Pihak Ketiga.

carton-buruh

Menurut BPS tahun 2014, pengangguran di Kayong Utara mencapai 4.026 orang, namun PT JV meminta kepada Dinsosnakertrans KKU untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Sejumlah 25 tenaga kerja berasal dari Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dimasukkan ke desa Batu Barat kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar. Tepatnya ke PT Cipta Usaha Sejati  (CUS).

Sejumlah tenaga kerja itu diberangkatkan pada 22 Februari 2015 dan sampai kelokasi pada 27 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 malam. Sejumlah 25 orang tersebut, 20 di antaranya orang dewasa atau yang sudah layak kerja, sedangkan lima di antaranya anak-anak yang masih di bawah umur atau belum layak kerja.

Ketua Perserikatan Pekerja Buruh (SPSB) Perkebunan Kelapa Sawit PT Jalin Vaneo (JV) KKU, Abdul Wahab mengatakan hampir 100 persen mereka berasal dari Kabupaten TTU, Provinsi NTT.

Sebagai koordinator di kelompok tenaga kerja itu bernama Fergilius Ola yang berasal dari TTU, yaitu sebagai Pihak Kedua. Kemudian di surat perjanjian dikirim ke PT CUS, namun setelah sampai di KKU tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka tandatangani oleh koordinator. Mereka dikirim atau diperkerjakan di PT JV di estate Sungai Mentabe Blok N.

Permasalah yang terjadi di surat perjanjian yang telah mereka ditandatangani, yaitu mereka diperkerjakan di PT CUS yang berlokasi di dusun Jelutung desa Matan Jaya kecamatan Simpang Hilir, KKU, tidak sesuai dengan perjanjian pada awalnya atau lembaran kontrak kerja.

Pihak Pertama bernama Paulus Dasanoputro, tidak menandatangani di surat perjanjian itu, termasuk juga dengan Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten TTU bernama Bernadinus Totnay SSos.

Abdul Wahab juga mempertanyakan dari surat perjanjian yang telah dibuat PT CUS antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) TTU karena tidak adanya persetujuan antara Pihak Pertama dan kepala dinas di TTU, untuk mengirim tenaga kerja tersebut ke Kalbar atau tepatnya di PT JV. Sedangkan di surat perjanjian, tertera bahwa tenaga kerja yang berasal dari NTT itu dikirim ke PT CUS bukan ke PT JV.

Menurut salah satu anggota dari Tripatit, yakni organisasi gabungan dari tiga unsur, yakni pemerintah, buruh, dan pengusaha, Amru Chanwari sekaligus menjabat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) KKU, sangat menyayangkan kejadian seperti ini terjadi.

“Mengapa harus (mendatangkan, red) tenaga kerja dari luar daerah. Sedangkan masyarakat di Kayong Utara masih ada yang tidak memiliki perkerjaan tetap atau pengangguran. Menurut data saat ini, sekitar 4.026 orang masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan,” ungkap Amru yang juga anggota DPRD KKU Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) kecamatan Simpang Hilir.

Amru menambahkan jumlah angka pengangguran ini akan terus bertambah jika tidak adanya perusahaan di Kayong Utara yang mau memperkerjakan masyarakat setempat. Sedangkan di perjanjian awal bersama staf desa atau pemerintah desa setempat, pihak perusahaan akan merekrut atau memberi pekerjaan atau lowongan kerja untuk masyarakat.

“Hal ini tentu sangat di sayangkan lagi ketika masyarakat daerah untuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan, seperti PT CUS dan PT JV, syarat yang diberikan cukup sulit untuk dipenuhi. Namun sebaliknya, ketika buruh atau tenaga kerja dari luar, hanya memerlukan syarat seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) saja. Begitu juga dengan karyawan-karyawan, baik dari daerah setempat dan daerah luar,” tutur Amru.

Amru mengeluhkan ada laporan yang masuk ke KSPI KKU, kalau karyawan daerah setempat terkesan dianaktirikan. Seperti tidak diberi apa-apa hanya disediakan barak atau asrama yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan buruh atau tenaga kerja yang berasal dari luar, diberi fasilitas yang lengkap. Mulai dari peralatan dapur sampai peralatan yang lainnya.

Kemudian perbedaan lainnya, karyawan dari daerah luar tidak memerlukan ijazah untuk persyaratan masuk kerja. Sedangkan dari dalam daerah, memerlukan syarat utama ijazah untuk lamaran kerja. Dan ijazah itu selanjutnya akan diperlukan, apabila karyawan sudah melewati batas training tiga bulan untuk mengubah status menjadi karyawan umum, sering disebut dengan Surat Keterangan Umum (SKU) atau Karyawan Harian Tetap (KHT).

Lain halnya dengan karyawan dari luar daerah, seperti dari Provinsi NTT, mereka tidak memerlukan syarat khusus seperti ijazah untuk mengubah status menjadi SKU/KHT , tanpa melewati batas training yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu selama tiga bulan.

Contoh perbedaan yang tampak dari karyawan di Estate Sungai Piansak tinggal di Blok K-76 yang bernama Mulyono. Beliau mulai bekerja di perusahaan PT JV, memasukkan lamaran kerja pada 25 Maret 2013. Namun sampai sekarang beliau juga belum diangkat sebagai SKU/KHT. Padahal beliau sudah melewati batas training, bahkan lebih dari batas training. Bukan hanya beliau saja, bahkan masih banyak lagi yang lainnya

Mengutip BAB XA tentang perubahan hak asasi manusia (HAM), jelas dikatakan pada Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan prilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ayat 3, setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan untuk memperjuangkan haknya tanpa diskriminasi.

“Seperti itulah kejadian yang sering terjadi di perusahaan PT JV, masyarakat berharap kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian perusahaan bisa mengutamakan masyarakat setempat sebagai pekerja buruh agar bisa mengurangi pengangguran di Kabupaten Kayong Utara. Sejalan dengan aturan yang berlaku di surat perjanjian antara desa atau pengurus desa setempat terhadap perusahaan. Dan tidak membeda-bedakan sesama pekerja buruh lainnya,” tegas Amru.

Menyoal surat rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosnakertrans KKU Ir Untung Hidayat pada tahun 2014, mengenai persetujuan atau rekomendasi atas permintaan PT JV mengenai tenaga akad dari luar daerah, pihak Dinas Sosnakertran KKU melalui Kasi Penempatan di Dinsosnakertrans KKU Raden Salimin, mengungkapkan selaku pihak pemerintah pada dasarnya hanya menyetujui atas permintaan perusahaan. Khususnya mengenai permintaan pekerja dari liar daerah berdasarkan surat yang masuk.

“Namun ketika tenaga akad tersebut sudah habis masa kontraknya maka harus memperbarui izin. Mengenai tenaga kerja yang datang dari luar pada tahun 2015 ini pihak dinas tidak mengetahui, dan itu Ilegal,” ungkap Raden Salimin.

Ketika di konfirmasi ke pihak perusahaan PT JV, Munawar menyatakan bahwa Ia tidak mau banyak komentar tentang itu. Sebab bukan bagiannya yang mengambil kebijakan hal itu. (WK TEAM)

Posted on 21 Maret 2015, in Hot Issue and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: