Daily Archives: 3 Januari 2014

2014: Dewan Usulkan 6 TK/PAUD Baru, Belasan TK/PAUD Yang Ada Masih Menderita


TK Mutiara Bunda Pemangkat, Warta kayong Kalbar

Catatan: Redaksi Warta Kayong

Melihat Rekafitulasi Usulan Program/Kegiatan DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2014, dengan tema/dasar usulan program dari “Hasil Reses DPRD KKU,” terdapat 6 usulan Pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) atau lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang menyebar di enam desa yang ada di KKU. Enam item kegiatan tersebut hanyalah penggalan dari 421 item usulan yang ada, 4 diantaranya kosong tanpa pagu anggaran.

Enam usulan pembangunan TK/PAUD Baru yang dimaksud yaitu: PAUD Pelita Hati Desa Sungai Mata Mata (Simpang Hilir), PAUD Desa Teluk Batang Utara (Teluk Batang), PAUD Tanah Merah – Desa Sutera (Sukadana), TK/PAUD Batu Barat (Simpang Hilir), PAUD Suka Maju Desa Teluk Batang Utara (Teluk Batang) dan PAUD Satai Lestari (Palau Maya).

Usulan pembangunan TK/PAUD tersebut tentu merupakan gagasan baik, apa lagi bagi desa-desa yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali. Tentu hal ini merupakan usulan prioritas. Mengingat, pendidikan anak usia dini sangat penting dikembangkan. Dan ini merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Sebab, rusaknya moralitas bangsa saat ini, salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya pendidikan karakter (akhlak) terhadap anak-anak sejak dini.

Orentasi pendidikan anak usia dini, ialah rencana untuk perbaikan kualitas manusia Indonesia 25 atau 50 tahun yang akan datang. Namun sayang. Program yang digaungkan Pemerintah Pusat ini, yang merupakan implementasi dari lahirnya semangat UU Nomor 20/2003, tidak didukung dengan ketersediaan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai oleh daerah. Banyak TK/PAUD yang tutup karena alasan tak ada biaya operasional, guru/tutornya tak bergaji, penetapan TK/PAUD dalam satu desa tidak tepat guna, tepat sasar dan tempat manfaat, serta segudang alasan lainnya.

Problematika lain yang terjadi pada TK/PAUD di KKU hari ini. Masih banyak TK/PAUD yang sampai detik sekarang guru-guru/tutornya tidak memiliki pemnghsilan tetap (gaji). Masih banyak TK/PAUD yang tidak/belum memiliki Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan (Pemda). Belum lagi tebang pilih Dinas dalam memberikan program bantuan pada TK/PAUD yang ada. TK/PAUD yang pengelolanya dekat dengan oknum pegawai di Dinas, maka dia akan selalu mendapat program. Kemudian adanya indikasi PAUD-PAUD piktif yang dikelola oleh PKBM, masih aktif menerima biaya operasional dari Pemerintah.

Tercatat di bagian Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan KKU, lebih dari 10 lembaga TK/PAUD yang berdiri antara tahun 2011 – 2013, usulan mereka ke Dinas tentang permohonan Ijin Operasional tak kunjung keluar. Saat pengurus/pengelola lembaga TK/PAUD konfirmasi ke PNF menanyakan hal tersebut, PNF selalu beralasan ini-itu.

Sungguh angin segar telah meniup dunia PNF. Kehadiran Nazril, S.Pd.I sebagai Kepala Bidang (Kabid) PNF, seperti membawa nuansa baru. Beliau merospon dan mengakomodir setiap usulan dan masukan dari lembaga-lembaga TK/PAUD yang ada. Mengevaluasi dan menginventarisir Pekerjaan Rumah (PR) tahun sebelumnya yang masih tertunda. Namun tantangan yang hadapi Kabid tidak ringan. Yang kami tangkap, beliau seperti keteteran menghadapi gurita birokrasi yang telah mengakar di tempat kerja barunya. Begitu banyak rekan sejawat yang tidak mengingikan kehadirannya. Tentu butuh kesabaran, butuh energi dan butuh strategi jitu untuk merubah semuanya.

Alhasil, dari inventarisir yang Kabid PNF lakukan, masih banyak TK/PAUD yang belum memiliki Ijin Operasional. Kerena tanggung jawab terhadap tugasnya, sekitar Juli 2013, berkas usulan Ijin Operasional TK/PAUD yang tertunda pun ditindaklanjuti ke Bagian Hukum Setda KKU. Namun sampai hari ini, ijin operasional tersebut tak kunjung ditetapkan.

Apakah pengurus TK/PAUD pasif atau tidak proaktif terhadap keberdaan sekolahnya? Apakah mereka tidak pernah berkoordinasi dan membicarakan kondisi sekolahnya ke Pemerintah? Apakah pengurus TK/PAUD tidak pernah menyampaikan masalahnya ke wakil-wakil mereka di DPRD? Atau pengurus tidak peduli dengan lembaganya dan hanya mengeruk keuntungan atas nama lembaganya? Tidak! Justru malah sebaliknya.

Mulai dari pendekatan hati ke hati, mengikuti arahan/petunjuk mereka, membuat puluhan proposal, dan bahkan harus rela nyurok (mengiba, dalam istilah Melayu), merka lalukan kepada orang-orang yang diharapkan bisa dan mampu menyalurkan aspirasi mereka. Namun, dari bentuk lisan hingga tertulis, itu bukanlah hal yang berarti buat mereka (para pemangku kepentingan).

Satu contoh TK yang belum memiliki Ijin Operasional, yaitu TK Mutiara Bunda Desa Pemangkat. TK yang berdiri dan beroperasi sejak 2011 ini, dari Kabid PNF A berganti Kabid PNF B dan C, sampai hari ini Ijin Operasional TK tersebut tak kunjung ada. Sehingga TK yang telah memiliki gedung sendiri, bangunan program PNPM-MP tahun 2010 ini, seperti “Hidup segan mati tak mau.” Sedikit demi sedikit guru dan anak didiknya meninggalkan TK yang tak memberikan harapan buat mereka.

Selama berdiri, pengelola/guru TK Mutiara Bunda hanya mengantungkan biaya operasional TK-nya dari Pemerintah Desa Pemangkat dan uang Pribadi Ketua Yayasan Pendidikan Sartika. Mereka bekerja tanpa gaji. Berkas usulan demi usulan ke Pemerintah dan Dewan, hanyalah tumpukan kertas yang layaknya jadi pembukus belacan (terasi). Dengan alasan tidak memiliki ijin operasional, usulan pun terbantah. Sementara, banyak TK/PAUD yang baru berdiri dan tidak memiliki Ijin Operasional, sudah mendapatkan biaya operasional dan lain-lain dari Pemerintah. Sebab pengelola PAUD tersebut memiliki hubungan dekat dengan oknum di Dinas.

Contoh lain, yaitu TK Sartika 2 Desa Penjalaan. Sejak berdirinya tahun 2008 yang lalu, sampai hari ini guru-gurunya tidak memiliki penghasilan tetap. Jika alasannya tidak memiliki ijin operasional, sejak 2010 TK tersebut telah mengantonginya. Alasan tak penah berkordinasi dengan Pemerintah dan Dewan, justru itu intens dilakukan, bahkan tidak hanya lisan, tertulis pun dilakukan. Alasan keterbatasan Anggaran Daerah? Alasan karena prioritas? Kamuflase belaka.

TK Mutiara Bunda dan TK Sartika 2 adalah salah satu contoh dari sekian banyak TK/PAUD di KKU yang mengalami penyakit gizi buruk atau busung lapar. Masih banyak TK/PAUD lain yang mengalami nasib serupa. Seperti TK Ya Bunaya Desa Pulau Kumbang misalnya, telah mati tak berkubur sekitar setahun yang lalu.

Salahkah mereka (guru/tutor TK/PAUD) ketika mereka mengadukan masalahnya kepada Pemerintah dan wakil mereka di Legislatif? Aibkah mereka menuntut haknya ke negera ketika mereka telah melaksanakan kewajiban mereka membina anak didik mereka, generasi penerus bangsa? Apakah mereka tidak punya hak atas apa yang dimiliki Pemerintah, sementara pengabdian mereka nyata, tujuan mereka jelas? Atau tak ada lagi orang-orang yang peduli dengan nasib mereka, yang kerjanya mencerdaskan anak-anak bangsa? Pada hal kita bisa menjadi orang, selain berkat Tuhan, berkat orang tua, tentu berkat jasa guru-guru pula.

Selalu saja alasan klasiknya keterbatasan Anggaran Daerah. Sementara Perjalanan Dinas setiap SKPD, yang terkadang banyak piktifnya, menelan dana ratusan juta, bahkan miliyaran rupiah. Dan sementara Dana Aspirasi, Uang Reses, Uang Sidang, Uang Perjalanan Dinas, Uang Tunjangan dan lain-lain diluar gaji pokok anggota DPRD, menelan dana puluhan miliyar rupiah bahkan ratusan miliyar.

Sebut saja tahun ini. Rencana Anggaran Aspirasi 2014 yang telah disusun Dewan mencapai angka pantastis, yaitu Rp. 52,3 M. Pada hal kesepekatan mereka, masing-masing hanya dipatok Rp. 2 M. per anggota. Namun ada murk up dana sebersar Rp. 12,3 M. lebih, yaitu 10 orang Anggota Dewan yang melebihi angka Rp. 2 M. dari hasil kesepakatan mereka. Angka tersebut melebihi angka dana Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2013, melebihi Kabupaten Ketapang, eks kabupaten induk KKU. Okelah ini Tahun Politik. Tapi bukan berarti karena unsur pimpinan, harus mematok dana lebih dari kesepakatan Rp. 2 M/anggota, bahkan ada 1 orang anggota mencapai angka Rp. 10 M. lebih.

Ironis. Memikirkan keberlansungan nasib generasi berpikir seribu kali. Selalu berargumentasi bahwa Anggaran Daerah terbatas, dipilih karena prioritas. Selalu berjanji akan dianggaran di Tahun depan dan tahun depan. Namun ketika berbicara menyakut kepentingan kantong pribadi, Anggaran Daerah selalu cukup dan tersedia. Sehingga, RAPBD 2014 yang seharusnya sudah ketok palu, ditunda dan molor hanya karena ulur-tarik kepentingan pribadi mengatasnamakan masyarakat.

Jika aspirasi itu merupakan hasil penjaringan/penyaringan dari kegiatan reses, seharusnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan dokumen Musrenbangdes, bukan pesanan kolega atau teman dekat. Namun yang muncul, hampir merata setiap anggota mengusulkan normalisasi saluran, yang ujung-ujungnya hanya gotong-royong, kemudian diphoto untuk dokumentasi lampiran bahan laporan kegiatan.

Belum lagi jika kita teliti lebih dalam dari dokumen usulan tersebut. Banyak program yang diusulkan tumpang-tindih. Ada yang satu tempat dan satu item pekerjaan yang sama antara anggota satu dengan yang lain. Kemudian, ada program yang disamarkan peruntukannya, disamarkan nama kegiatannya, ada program yang berulang-ulang dilakukan, serta mengabaikan asas tepat manfaatnya, asas tepat gunanya dan asas tepat sasarannya. Dapat dipastikan, 70 % usulan tersebut bukan program prioritas yang dibuthkan masyarakat, tapi merupakan keinginan orang-orang tertentu, program politik untuk 2014.

Katakanlah bahwa 6 usulan TK/PAUD Tahun 2014 tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Seharusnya mereka juga memikirkan keberlansung nasib TK/PAUD yang ada. Jangan sampai kita hanya bisa membangun fisiknya saja, namun dalam penyelenggaraannya TK/PAUD tersebut sakit-sakitan dan mati ditengah jalan, akibat kita abai. Sehingga nasib tenaga pengajarnya tidak diperhatikan, biaya operasional sekolahnya tidak disediakan.

Pada hal, tak ada satu aturan pun yang mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan legislator untuk mengatur/mengelola anggaran pembangunan. Punya/mengelola CV saja tidak dibenarkan. Tugas mereka hanyalah merencanakan, membahas bersama-sama ekskutif, menetapkan dan mengawasi penggunaan angaran, selain hak angket dan legislasi yang mereka miliki.

Tapi inilah Indonesia. Semua bisa disiasati, bisa diatur. Buat usulan, dikonversi ke SKPD. Jika SKPD keberatan atau membantah, penetapan ditunda dulu. Namun lazimnya SKPD yang ada ACC saja, sebab komitmennya jelas. Ekskutif pun ingin aman juga. Inilah hubungan mutualisme. Tidak ada diantara mereka yang dirugikan, kecuali masyarakat.

Adalah wajar jika selama ini kegiatan pembangunan yang masuk ke desa, kebanyakan tidak sesuai dengan dokumen hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebab, antara ekskutif dan legislatif, mereka seakan tidak peduli dengan dokumen Musrenbangdes. Murenbang hanyalah merupakan syarat formal, formalitas belaka.

Antara eksuktif dan legislatif, seperti dua sisi mata. Ada saatnya mereka saling meyalahkan. Ada saatnya mereka saling mendukung. Dan ada saat mereka saling mengecam, mengertak, ngemop ketika posisi mereka sama-sama terjepit, atau ketika keinginan mereka sama-sama tidak terakomodir dalam RAPBD. Di depan masyarakat mereka berantam, di belakang mereka berpaham (sepakat).

Pemerintah dan DPR adalah wakil masyarakat di Pemerintahan. Pemegang mandat besar dari rakyat, untuk rakyat. Jika mereka lupa saat duduk di kursi empuknya. Jika mereka selalu menghianati amanat masyarakatnya. Jika mereka abai atas aspirasi rakyat. Jika mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan jika mereka hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Lalu kepada siapa lagi masyarakat dapat menitipkan kepercayaannya?

Cewek Itu Resek

Jalan Panjang Yang Menanti Di Balik Janji Hampa


Jalan  Panjang Yang Menanti Di Balik Janji Janji Hampa

Oleh   :  M Muhlis Saputra

 DILEMA PANJANG YANG MENANTI DI BALIK JANJI HAMPA batu barat   IMG_0569

Pagi yang begitu indah, sungguh membentangkan cahaya bening di angkasa raya. Sejenak membuka dinding-dinding hati yang buram, dengan langkah yang sungguh gontai, dengan mata yang enggan membuka. Hinggah caci maki pahit yang mampu untuk memaksanya terbuka. Tanpa rasa pahmrih atas semua yang terjadi, Langsung pergi meninggalkan ayunan ibunda yang masih dingin.

Mungkin terlalu naif untuk membicarakan semua ini, namun takkan pernah merasa lega jika semua ini terus-menerus dipendam. Aku hanya bisa menghela nafas melihat semua ini, biar terkesan agak munafik, namun sunggguh aku ingin melihat semua ini berbeda dari yang sebelumnya.

DILEMA PANJANG YANG MENANTI DI BALIK JANJI HAMPA batu barat  IMG_0563

Hari ini, aku mencoba untuk mengupas hal-hal ya ng memang sungguh sidikit memberi tamparan keras untuk orang-orang yang mungkin terlibat dalam hal ini. Namun ini memang hal yang harus kita lihat dengan mata yang lebar, rasakan dengan hati yang dalam, dan katakan serta bertindak dengan tegas dan jangan hanya menjual kata-kata gombal yang basi.

Bagaimana kita merasa tidur nyenyak sementara tempat tidur kita sudah di renggut oleh penguasa. Haahh….. itulah hembusan nafas yang penuh dengan keluh kesah dan lelah dengan permainan petak umpet oleh para beliau-beliau di sana. Nahhh…..sekarang syukur mereka telah bangun dari tidur mereka. Namun mereka bangun hanya untuk merayu kami lagi. Mungkin itu pasti ada maunya. Kalau tidak paling hanya makan sendiri.

Pagi ini, aku dan rekan ku Alvin sedang menerima job di desa Batu Barat. Hmmm…lalu kami pun lagnsung berangkat dari tempat kerja kami menuju TKP(pake istilah pak polisi lok lah..hehehe). emang di awal perjalan kami masih belun terjadi kendala.

DILEMA PANJANG YANG MENANTI DI BALIK JANJI HAMPA batu barat  IMG_0566

Nah, setelah sampai ke Desa Batu Barat, sungguh pemandangan yang berbadapun telihat, aku merasa berada di Kabupaten Sambas, wkwk.. karena jalannya seperti bubur pedas. Kami bingung mau melintas lewat jalan mana.pada saat itu masih pukul 06.00 wib. Jadi masih agak sedikit sepi, rekanku Alvin pun terpaksa turun dari motor karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk kami berboncengan. Huhh… sekali lagi aku menghela nafas, rekanku pun sempat berkata untuk membatalkan keberangkatan saja.ahh..ku fikir udah kepalang tanggung.

Akhirnya kami pun melangsungkan perjalanan kami. Dan dengan bersusah payah kami terus menembus jalan ini. Hampir dua jam lebih perjalanan kami. Dan dengan badan yang penuh lumpur dan melewati jembatan kayu yang di buat oleh masyarakat dengan suwadaya mereka sendiri.memang sih kerusakan jalan terjadi tidak semata-mata kesalahan dari pemerintah.

DILEMA PANJANG YANG MENANTI DI BALIK JANJI HAMPA batu barat

Tetapi juga dari perusahaan swasta yang kendaraan seperti dam truk uang mondar mandir mengangkut buah sawit yang selalu melintasi jalan tersebut.sehingga kerusakan jalan sudah tidak bias di hindari lagi. Tidak ada perhatian khusus mengenai jalan di batu barat itu sendiri. Buktinya sejak tahun 2000-an sampai sekarang buktinya jalan belum juga ada perubahan besar. Adapun yang di bangun hanya sebagian saja. Itupun pondasi jalannya tidak terlalu kokoh. Sehingga unur jalannya pun mungkin tidak terlalu lama.

Nah.. kembali laagi ke kisah perjalanan kami menuju desa Batu Barat, setelah kami sampai. Kami pun langsung menyelesaikan tugas kami untuk

Mendokumentasikan acara pernikahan. Dan kamipun memutuskan bermalam disana karena memang tidak memungkinkan untuk pulang saat malam hari. Karna memang kitika di guyur hujan.

Foto0282

Kondisi jalan semakin parah. Sehingga sangat sulit untuk si lewati.dan kami pun memutuskan untuk pulang diesok harinya. Dan sekali lagi kami harus menghela nafas.. karena kami pun harus melewati jalan yang benar-benar ancore(kalo bahasa gaulnya). Dan paginya kami langsung pulang. Di perjalanan kami menemui banyak hal. Hinggal kami pun tidak menyia-nyiakan kesempatab untuk mendokumentasikan serta mewawancarai para penjaga jembatan kayu(miting) yang hampir ratusan kilo memenuhi pinggiran jalan yang mana memang sangat membantu kita juga pada saat kita akan melintas jalan.

Yang mana hasil wawancara itu menyatakan bahwa jembatan kayu (miting) tersebut mereka bangun dari swadaya mereka sendiri.dan hasil dari uang pamrih dari para pengguna jalan mereka gunakan untuk memperbaiki miting itu lagi. Namun aku merasa masih kurang yakin dengan hal tersebut, mungkin saja uang pamrih tersebut lari ke kantong mereka masing-masing.haha.. namun itu hal uyang lumrah menurut saya. Karena mereka juga manusia yang mana butuh makan dan minum untuk menghidupi anak istri mereka.

Ada hal yang memang sedikit membuat hati ku terketuk ketika melaihat para anak-anaak putus sekolah juga terpaksa ikuta-ikutan menjaga miting buatan orang tua mereka. Hemmm….ini memang hal yang harus segera di renungkan dan di ambil tindakan. Inilah delema yang terjadi di desa batu barat. Jalan yang seharusnya menjadi pusat sarana bagi warga.sekarang harus rusak dan sangat sulit untuk di lewati.

Kekecewaan warga kepada para pemimpin pun sngguh tidak terbendung lagi. Karena mereka yang seharusnya butuh perhatian khusus. Sekarang mereka hanya bias pasrah sambil menunggu perhatian dari beliau-beliau yang duduk nikmat di kursi empuk sana. Apakah para penguasa itu akan kembali menghambur jambu alias janji busuk kepada masyarakat. Atau sudah insaf dan segera kembali kepada tugas-tugas dan amanah yang di pikulnya itu.hahhh…..kita tunggu saja nanti. Kalau hanya sekedar omong kosong, siapa saja pasti bisa. Namun bukti dari apa-apa yang di canangkan lah yang kami tunggu.

Karang Taruna Rantau Panjang Adakan Aksi Sosial Pendirian Rumah


Karang Taruna Rantau Panjang Adakan Aksi Sosial Pendirian Rumah

aksi peduli sosial rumah mak ijah rantau panjang kayong utara

            Kegiatan Pendirian rumah untuk Mak Uteh Ijah  46 Tahun, warga desa Rantau Panjang yang tidak mampu adalah kegiatan sosial yang di motori oleh Pemuda karang taruna desa rantau Panjang yang di ketuai oleh Muhammad HR.

Hingga saat ini, seperti yang terlihat dalam gambar tersebut pembangunan rumah sudah 65 %, tinggal melengkapi beberapa material yang kurang dan mencarikan untuk biaya upah.

Di ungkapkan Muhammad HR, bahwa  Pembangunan rumah tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan di mulai dari bulan Oktober 2013 yang di dukung oleh para Donatur Lokal seperti Setiawan, Yulisman, Baharudin, Dang, dan Al Husaini.

Upaya pembangunan rumah tersebut adalah salah satu program tahunan, dan tidak menutup kemungkinan jika program swadaya ini mendapat banyak dukungan akan di lakukan kapanpun kepada masyarakat yang memerlukan, di manapun berada bukan hanya warga masyarakat Desa rantau panjang.

Muhammad HR berharap dengan adanya program tersebut dapat menggugah tingkat kepedulian kita agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar, agar sama sama dapat maju dan bahu membahu demi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Kepada pihak pemerintah terutama dinas instansi terkait ia juga menginginkan agar dapat memberi pembinaan dan petunjuk kepada Ormas dan orsos yang berada di masyarakat, karena ia menilai bahwa selama ini banyak komponen yang berjalan sendiri sendiri, dan hal ini sebenarnya merupakan potensi yang perlu di satukan dan di akomodir agar dapat bersatu demi membangun kayong utara ke depan agar lebih baik lagi. ( wk Tim 04/01/2014)

PERTAMA KALI, Penetapan Kepala Dusun & Perangkat Desa Rantau Panjang

20 Anggota DPRD Minta Aspirasi Rp52,3 M


20 Anggota DPRD Minta Aspirasi Rp52,3 M

Di Balik Terlambatnya Pengesahan APBD 2014

Senin, 30 Desember 2013

SUKADANA. Mantab! Dana aspirasi DRPD KKU berdalih hasil reses untuk anggaran 2014, menyedot duit rakyat hingga Rp52,3 miliar. Uniknya banyak aspirasi itu di luar musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) desa.

Melihat ada anomali (keanehan) dari dana aspirasi dewan ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) KKU meminta audiensi tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KKU tahun 2014. Surat Apdesi KKU tertanggal 26 Desember 2013, meminta audiensi pada Senin, 6 Januari 2014. Sampai berita ini diturunkan masih belum ada klarifikasi DPRD KKU tentang kapan audiensi itu diterima.

Saat ini DPRD KKU beranggotakan 20 legislator, memiliki empat fraksi. Rinciannya, Fraksi Golkar (4 kursi), Fraksi Kerakyatan (PPP 2 kursi, PDK 1 kursi, Hanura 1 kursi, PKS 1 kursi, dan PDI-P 2 kursi, total 7 kursi), Fraksi Demokrat Amanat Reformasi (DAR; Partai Demokrat 2 kursi, PAN 1 kursi, dan PBR 2 kursi, total 5 kursi), Fraksi Persatuan Daerah-Nasional (4 kursi).

Rekapitulasi usulan program atau kegiatan hasil reses DPRD KKU untuk tahun anggaran 2014, totalnya Rp52.325.000.000. Terinci belanja jasa konstruksi Rp45.360.000.000 atau sekitar 373 paket, belanja jasa konsultansi Rp4.300.000.000 sekitar 20 paket, dan belanja barang Rp2.665.000.000 sekitar 28 paket kegiatan.

Distribusi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana, Dinas Pekerjaan Umum sekitar 321 paket pekerjaan senilai Rp39.420.000.000, uniknya ada sekitar 84 paket normalisasi sungai dan 86 paket rambat beton.

Kemudian Dinas Pendidikan ada 30 paket pekerjaan senilai Rp3.870.000.000. Dinas Pertanian dan Peternakan ada 24 paket pekerjaan Rp2.135.000.000. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11 paket pekerjaan Rp2.150.000.000.

Dinas Kelautan dan Perikanan 12 paket pekerjaan Rp1.225.000.000. Dinas Perhubungan Kominfo 9 paket pekerjaan Rp1.050.000.000. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 4 paket pekerjaan Rp700.000.000.

Kantor Lingkungan Hidup 2 paket pekerjaan Rp500.000.000. Dinas Kesehatan 2 paket pekerjaan Rp300.000.000. Dinas Energi Sumber Daya Mineral 1 paket pekerjaan Rp200.000.000.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 paket pekerjaan Rp250.000.000. Badan Penyuluh Ketahanan Pangan 1 paket pekerjaan Rp175.000.000. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 paket pekerjaan Rp350.000.000. Totalnya 421 paket pekerjaan senilai Rp52,325 miliar.

Rincian pengusul, pertama, Fraksi Golkar mengusulkan Rp16.575.000.000. Rinciannya Ketua DPRD KKU (Ketua DPD II Partai Golkar KKU) H Ibrahim Dahlan tertinggi dana aspirasinya dibandingkan legislator lain mencapai Rp10,3 miliar. Hasilah usulkan Rp2.075.000.000. H Ngadikun usulkan Rp2 miliar. Abdul Zamad M Amin usulkan Rp2,2 miliar.Kedua, Fraksi Kerakyatan mengusulkan Rp15.450.000. Rinciannya Drs A Kadir (PDI-P) Rp2 miliar. Abdul Rahman SH (Hanura) Rp2,2 miliar. H Effendi Ahmad SPdi (PPP) Rp2 miliar. Akhmad Suandi (PDK) Rp3 miliar, Syukran SAg MSi (PKS) Rp2 miliar. H Alhusaini SH (PDI-P) dan Nazadola SH (PPP) minta Rp4,25 miliar, uniknya dari 18 kegiatan yang diajukan 17 di antaranya klasifikasi konsultansi.

Fraksi Persatuan Nasional mengusulkan Rp9,5 miliar. Rinciannya Namrun Leru SPd Rp3,35 miliar. Indra Riduani SH Rp2 miliar, Laujeng Rp2 miliar, dan Haripin Rp2,15 miliar.

Fraksi DAR mengajukan Rp10,8 miliar. Rinciannya M Sukardi SE MM (Demokrat) Rp2,8 miliar, Yulisman SH (PBR) Rp2 miliar, Rinto Arifarmuji (Demokrat) Rp2 miliar, Ishak ST (PAN) Rp2 miliar, dan Suyanto (PBR) Rp2miliar.

Pada pembahasan Apdesi KKU, diduga sampai akhir Desember 2013 ini, DPRD KKU belum mengagendakan Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD 2014 menjadi APBD, dikarenakan 421 paket kegiatan aspirasi ini diakomodir pemerintah.

“Menurut informasi dari beberapa SKPD, belum adanya pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan SKPD KKU. Informasi dari anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif, ada keinginan dari 20 anggota DPRD minta aspirasi mereka diakomodir, terdiri dari 421 kegiatan dengan nominal lebih dari Rp52 miliar. Padahal nota Keuangan dan RAPBD telah disampaikan eksekutif pada 8 Oktober 2013 tapi pengesahannya alot karena keinginan DPRD KKU,” ungkap Usman Thalib, Ketua Apdesi KKU, Minggu (29/12).

Dikatakannya masyarakat tidak pernah mengajukan usulan untuk membuat kajian detail engineering design (DED). Kaitan dengan tahun 2014 adalah tahun politik.

“Banyaknya pekerjaan rumah (PR) Pemkab Kayong Utara tentang temuan-temuan kerugian daerah, terbanyak tunggakan anggota DPRD KKU di mana harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemkab Kayong Utara dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin menaikkan status Wajar dengan Pengecualian (WdP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutur Usman. (lud)

Sumber : http://www.rakyat-kalbar.com

%d blogger menyukai ini: